Showing posts with label Sandiaga Uno. Show all posts
Showing posts with label Sandiaga Uno. Show all posts

Tuesday, April 9, 2019

Ini Yang Dilakukan Pendukung Prabowo Demi Bisa Hadir Dalam Kampanye

Sumber: Google

Puluhan kapal sejak pagi bersandar di pinggiran Sungai Musi BKB membawa peserta kampanye untuk mendukung paslon 02.

Sebagian peserta kampanye Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendatangi lokasi Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, siang ini,  mengunakan perahu speedboat dan perahu mesin.

"Naik perahu lebih lancar dari pada lewat jalan darat macet, jika naik perahu angkutan bisa banyak," kata salah seorang peserta kampanye asal Kenten Laut Kabupaten Banyuasin Sumsel, Bowo Arian.

Dia dan rekan-rekannya sudah mempersiapkan perahu tersebut khusus datang ke lokasi kampanye sejak kemarin, kebanyakan peserta menaiki perahu mesin ketek berkapasitas 20 orang, namun tidak sedikit yang memaksa over-kapasitas.

Aksi peserta yang datang menaiki perahu ternyata mendatangkan untung bagi pemilik perahu ketek, bahkan banyak perahu mesin ketek ini terpaksa bolak-balik untuk membawa peserta kampanye.

Salah satunya Rahman Amin, pemilik perahu ketek, mengaku kapal keteknya sudah disewa peserta kampanye sejak jauh hari.

"Alhamdulillah bisa untung empat kali lipat dari biasanya, mereka (peserta kampanye) malah kasih lebih bayarnya," ujar Rahman Amin.

Meski demikian peserta kampanye menaiki kapal ketek tanpa menggunakan pelampung pengaman, padahal terdapat penumpang anak kecil dan kapal-kapal tersebut berseliweran di antara kapal tongkang pembawa batubara.

Sebagian peserta kampanye memilih bertahan di atas kapal speedboat karena pelataran BKB sudah dipadati oleh peserta yang sejak pagi berdatangan melalui jalan darat.

Peserta kampanye paslon 02 di BKB memadati lokasi dengan berbusana yang didominasi warna putih. Walau cuaca mendung disertai hujan gerimis, namun massa tetap bertahan sembari menunggu capres Prabowo berorasi yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

Sumber: Akurat.co

Ini Hasil Survei Panel SMRC

Sumber: Google

Hasil survei panel pemilihan presiden yang dilakukan pada 1-4 April 2019 telah diliris oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan hasil calon presiden-wakil presiden nomor 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, sebesar 57,3 persen. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 32,5 persen dan undecided voters sebanyak 10,2 persen.

"Elektabilitas Jokowi jika panel dibobot populasi lebih tinggi, Prabowo lebih rendah, undecided tidak banyak berbeda," seperti dikutip dari laporan survei panel SMRC yang diterima AKURAT.CO, Selasa, (9/4/2019).

Kemudian, jika ditambahkan dengan prediksi pilihan swing dan undecided voters, maka elektabilitas pasangan nomor 01, Jokowi - Ma'ruf menjadi 60 persen. Sedangkan pasangan nomor 02, Prabowo-Sandi menjadi 40 persen.

Adapun elektabilitas Jokowi - Ma'ruf jika panel asli tidak dibobot populasi sebesar 55 persen, Prabowo-Sandi 34,3 persen, dan undecided voters sebesar 10,6 persen. Angka elektabilitas tersebut meningkat setelah swing dan undecided voters diprediksi pilihannya, yaitu Jokowi - Ma'ruf 58,1 persen, Prabowo -Sandi menjadi 41,9 persen.

SMRC melakukan survei panel terhadap 1.240 responden melalui telepon. Angka tersebut merupakan responden yang berhasil diwawancarai dari 2.919 responden yang punya telepon. Responden merupakan bagian dari sampel pada survei nasional SMRC pada Januari-Februari 2019 yang sebelumnya sudah diwawancara dengan tatap muka.

Survei panel hanya dilakukan terhadap responden yang punya telepon, maka profil demografi responden dalam survei panel memiliki ciri khas berbeda dengan survei tatap muka atau populasi pemilih nasional. Perbedaan khususnya dari sisi desa-kota, pendidikan, dan pendapatan.

Dibanding populasi pemilih nasional, repsonden survei panel telepon lebih banyak berasal dari perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, dan berpendapatan lebih besar. Untuk mengetahui kecenderungan dukungan terhadap calon presiden dan partai politik, SMRC menggunakan dua cara analisis, yaitu data panel tanpa dibobot dan data panel dibobot demografi populasi nasional. 

Sumber: Akurat.co

Monday, April 8, 2019

Ini Pernyataan Prabowo Pada Saat Kampanye Akbar Yang Menuai Kontroversi

Sumber: Google

 Prabowo Subianto memberikan sebuah pernytaan pada saat melakukan kampanye akbarnya beliau mengatakan bahwa Ibu Pertiwi Indonesia telah diperkosa karena kekayaan negara telah dikuasai oleh pihak asing.

Composser Addie MS Menanggapi pernyataan tersebut dimana sebaliknya menurutnya Ibu Pertiwi sedang berprestasi, dengan kondisi ekonomi yang stabil dan adanya menteri yang menerima penghargaan tinggi yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurutnya, Sri Mulyani malah telah membuktikan prestasi ke seluruh dunia. Dengan menunjukkan kinerjanya telah berhasil menekan defisit anggaran negara di level terendah 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meningkatkan kepatuhan pajak, mengantarkan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjual green bonds, dan juga mampu menstabilkan nilai tukar rupiah bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan moneter.

"Ternyata Ibu Pertiwi yang katanya sedang diperko*a itu justru sedang berprestasi. Mari berpikir positif & optimis!," kicau akun Twitter @addiems, Senin (8/4/2019).

Sementara, warganet juga meramaikan kalimat "Ibu Pertiwi yang diperkosa" seperti akun @handycello. Dia beranggapan bahwa Ibu Pertiwi telah diperkosa oleh si capres nomor urut 02 tersebut.

"Diperkosa siapa? Melemparkan pertanyaan yang ambigu. Yah di perkosa Prabowo pemilik lahan yang besar," katanya.

Begitu pula dengan @Listian87761248, yang menyarankan mantan Pangkostrad itu agar lebih fokus pada program kampanyenya dibanding harus menyebarkan kalimat yang kurang berkualitas.

"Waduh kata-kata @prabowo Lebay banget ya... Siapa yang perkosa siapa sih.. Jangan suka cerita fiksi deh. Jangan hobby nakut-nakutin masyarakat. Paparkan visi misi program kerja lebih baik daripada cuman bisa teriak-teriak gak jelas nakut-nakutin rakyat.. Itu namanya membodohi rakyat," ujar Listian.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Damar yang berpendapat jika capres 02 tanpa prestasi dan hanya mampu menyebarkan kebohongan termasuk kinerja pemerintahan.

"Ibu pertiwi diperkosa... itu lah orasi terbaik & akan menjadi catatan sejarah pemilu... calon presiden yang grasak grusuk... ngga ada visi misi, para kacungnya hanya punya misi memfitnah, mencaci, membuat berita-berita hoax...," kata @Damar39168360. 

Sumber: Akurat.co

Sunday, April 7, 2019

Hoaks Terkait Dukungan Erdogan Untuk Prabowo Sandi

Sumber: Google

Agence France-Presse (AFP) media Perancis yang mengungkap kabar hoaks terkait dukungan terhadap pasangan calon 02 dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Semua bermula pada sebuah foto yang be edar dimana  Erdogan yang berpose dua jari khas pendukung Prabowo-Sandi.

Pada foto tersebut Presiden Turki tersebut tengah duduk di kabin pesawat dengan berpose tangan dua jari yang menjadi ciri khas pendukung prabowo, dan baju yang menggunakan logo Prabowo-Sandi.

Gambar hoax tersebut pertama kali beredar di Facebook dan kini telah dibagikan hingga ribuan kali.

Sumber: Akurat.co


Gambar tersebut kemudian dipotong (crop) untuk menghilangkan bagian Harsya dan ditempel gambar Erdogan di bagian wajah. Warna gambar tersebut juga diubah menjadi hitam-putih.

Namun, nomor "02" pada pakaian dan gelang putih yang dikenakan Sandiaga Uno tidak diedit. Pada hasil edit, masih terlihat sedikit bagian lengan Harsya di sandaran kursi pesawat.


Sumber: Akurat.co

Friday, April 5, 2019

Bawaslu Harus Bisa Tegas Pada Kasus Luhut

Sumber: Google

Sebuah video viral dimana video tersebut  Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberikan amplop kepada Kiyai Zubair Muntasor di Madura beberapa hari lalu, untuk datang ke TPS dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.  

Menurut Andre Rosiade juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh luhut trsebut, karena yang dilakukan luhut menunjukan bahwa pejabat negara melakukan money politics yang dilarang oleh Undang-undang (UU) Pemilu.  

"Ini tidak mendidik, Bawaslu harus berani menindak pak Luhut. Jelas menyuruh orang mendukung salah satu paslon dengan memberikan uang itu money politics," kata Andre dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (4/4/2019).  

Menurut dia, Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus menunjukkan netralitasnya. Jangan berani hanya menindak kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendukung pasangan calon petahana saja.   

"Iya dong harus berani netral, saya yakin Bawaslu itu diisi oleh orang-orang kredibel. Jangan sampai hanya menindak pejabat publik yang dukung oposisi saja. Padahal jelas ini membagikan uang untuk mendukung salah satu paslon," ujarnya.     

Andre menilai, apa yang dilakukan Luhut itu kurang etis, karena di depan orang banyak. Pasalnya, seorang kiyai atau ulama dimuliakan, bukan disuruh untuk memilih paslon tertentu dengan memberikan sejumlah uang, apalagi sampai direkam dalam bentuk video.  

"Jelas menurut saya para ulama dan para kiyai itu kita harus hormati, bukan dikasih uang dengan meminta dukung paslon tertentu," tegas Andre. 

Sumber: Akurat.co

Friday, March 29, 2019

Ini Pesan Video Habib Bahar bin Smith Untuk Memilih Presiden

Sumber: Google

Pada sosial media WhatsApp  telah beredar sebuah video yang menampilkan Habib Bahar bin Smith bersama beberapa kuasa hukumnya, dimana dalam video tersebut seperti di ambil di dalam ruangan sidang di Jawa Barat.

Dalam video tersebut Habib Bahar berpesan agar warga Jawa Barat khususnya warga Bogor untuk menghadiri  Tabligh Akbar di Stadion Pakan Sari setelah shalat Jumat karena kedatangan Prabowo Subianto.

"Kepada seluruh warga khususnya Jawa Barat dan khususnya warga Bogor agar bisa menghadiri acara tahlilan Akbar yang akan dihadiri oleh Prabowo Subianto," kata dia dalam video itu, Jumat (29/3/2019).

Habib Bahar melanjutkan, nasib Indonesia dalam lima tahun ke depan ada pada suara warga demi memenangkan pemilu 2019. Maka ia menyarankan untuk mencoblos Paslon Capres nomor urut 2 Prabowo-Sandi.

"Maka jadikanlah suara-suara kita sebagai pemenang Prabowo karena sudah dipilih dengan ijtima ulama," pungkas dia.

Untuk diketahui, Habib Bahar Bin Smith saat ini menyandang status tersangka karena menganiaya dua orang remaja yang mengaku-ngaku sebagai Habib untuk menipu masyarakat

SumberAkurat.co

Monday, March 25, 2019

Golkar Nyatakan Keberatan Terkait Bendera Golkar Muncul Ditengah Kampanye Prabowo

Sumber: Google

Pada acara kampanye terbuka calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan karebosi, Kota Makasar, partai golkar memberikan pernyataan keberatan karena pada acara tersebut bendera partai Golkar turut ikut dalam acara tersebut.

Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Kota Makassar kemudian mengirim surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Dalam surat bernomor 150/DPD II/PG-MKS/III/2019 yang ditandatangani Ketua Golkar Makassar Farouk M. Betta dan Wakil Sekertaris Ahkam Supu disebutkan Golkar keberatan atas penggunaan atribut partai berlambang pohon beringin.

"Sehubungan dengan adanya penyalahgunaan simbol partai, yang bukan partai koalisi atau pendukung pada pelaksaan kampanye calon presiden nomor urut 2 ... DPD Kota Makassar menyampaikan keberatan atas penggunaan simbol Partai Golkar," kata kata Farouk dalam pernyataan tertulis.

Partai Golkar berharap kasus ini ditindaklanjuti panitia penyelenggara kampanye  sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada kampanye akbar yang dilakukan Prabowo Subianto di Kota Makassar kemarin, belasan bendera warna kuning berlambang pohon beringin dan gambar Prabowo Subianto - Sandiaga Uno muncul di tengah massa.

"Golkar, Golkar, Golkar, Golkar, Golkar, dan Golkar," kata itu juga diteriakkan massa yang membawa bendera sembari mengacungkan dua jari ke atas.

Partai Golkar merupakan anggota koalisi pengusung pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sumber: Akurat.co

Tuesday, March 19, 2019

Ini Penyebab Gagalnya Kampanye Sandaga Di Pelelangan Ikan

Sumber: Google

Sandiaga Salahuddin Uno Calon wakil presiden tidak jadi berkampanye di tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa (19/3/2019).

Hal yang membuat Sandi tidak jadi berkampanye di tempat tersebut karena beberapa informasi yang memberitakan bahwa ada beberapa oknum pendukung lawan politiknya, karena hal tersebutlah Sandiaga gagal kampanye di sana dan aktivitas dilanjutkan di Posko Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Kecamatan Muncar.

"Menghindari bentrok, kita kampanye di sini (Posko Pemenangan) saja. Saya tidak mau ada bentrok. Mending di sini saja," ujar Sandiaga.

Sementara itu, Juru bicara BPN, Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak prihatin dengan peristiwa itu. Dia menyayangkan pelaku persekusi itu tidak ditindak secara hukum.

"Lagi, persekusi dan penghadangan dilakukan terhadap 02, dan lagi bukan penghadang atau pelaku persekusi yang ditindak secara hukum, tapi yang dihadang yang mengalah dan diminta mengalah," ujar Dahnil lewat Twitter.

Sumber: Akurat.co

Monday, March 18, 2019

Debat Ketiga Ma'ruf Curi Perhatian Media Asing

Sumber: Google

Debat ke tiga yang melibatkan para calon Wakil Presiden pada hari minggu 17/03 lalu nampaknya masi menjadi pembicaraan publik, bahkan debat ketiga ini mampu mencuri perhatian media Internasional. 

Perhatan media asing taluput dari cawapres no urut 01, Ma'ruf Amin pasalnya Ma'ruf Amin di lihat berbeda dari peampilan sebelumnya, pada debat pertama Ma'ruf Amin dinilai mampu menguasasi panggubg dan sangat pasif, berbeda dengan debat putaran ketiga ini Ma'ruf dinilai tidak pasif .

Pria 76 tahun ini memulainya dengan cukup lambat, tetapi tak melewatkan momentum. Bergantian dengan Sandiaga Uno, ketua MUI ke-7 ini memaparkan visi dan program kerjanya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hingga lapangan pekerjaan.

Situasi agak memanas saat memperdebatkan masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Pasalnya, BPJS tercatat mengalami defisit anggaran sebesar Rp16,5 triliun di tahun 2018. Rendahnya iuran yang harus dibayar peserta pun dianggap menjadi masalahnya.

Meski mengalami defisit anggaran, Ma'ruf berjanji program BPJS akan tetap berlanjut jika ia dan Joko Widodo terpilih nanti. Sayangnya, suami Wury Estu Handayani ini gagal menjelaskan rincian solusi untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran itu.

Sementara itu, Sandiaga berjanji akan menyelesaikan masalah BPJS itu dalam 200 hari pertama pemerintahannya jika terpilih.

"Kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi kita harus memperbaiki masalahnya. Kita akan mendatangkan pakar terbaik dari Hong Kong untuk penyelesaian terbaik negeri ini," janji pasangan Prabowo Subianto ini, dilansir dari The Straits Times.

Sesuai dugaan, pria bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini piawai memaparkan masalah kewirausahaan. Putra Razif Halik Uno ini bersemangat kala menjelaskan tentang penelitian dan inovasi, startup, dan ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan.

Menghadapi isu-isu kekinian ini, Ma'ruf dengan cerdiknya mencuri perhatian penonton dengan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kepiawaiannya berbahasa Arab itu langsung disambut tepuk tangan para pendukungnya. Ia pun teguh pada programnya yang berencana memaksimalkan anggaran penelitian.

"Kami akan memaksimalkan rencana penelitian nasional agar lebih efektif. Kami juga akan menyediakan anggaran penelitian, seni, dan pendidikan. Dengan itu, kami yakin penelitian bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa ini," tuturnya.

Ulama NU ini semakin vokal saat menjawab pertanyaan tentang pengembangan dan promosi budaya Indonesia. Pria kelahiran tahun 1943 ini berharap bisa meningkatkan citra Indonesia di kancah dunia lewat seni budaya.

"Kami akan mengadakan festival internasional dengan skala besar. Kami akan membangun Opera seperti yang ada di Sydney (Opera House) untuk menunjukkan budaya kita," ucapnya.

Stunting atau kekerdilan yang sudah lama menjadi masalah yang belum juga selesai di Indonesia juga turut dibahas. Mengutip perjuangan istrinya dalam memberi makan anak bungsu mereka, Sandiaga Uno menjanjikan program sedekah putih untuk membagi-bagikan susu.

Terkait persaingan tenaga kerja lokal dan asing, Sandiaga mengatakan hanya tenaga kerja asing yang bisa berbahasa Indonesia yang boleh dipekerjakan. Sementara itu, Ma'ruf mengklaim jumlah tenaga kerja asing masih aman, yaitu hanya 0,01 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kerja.

"Tenaga kerja asing hanya diizinkan menangani pekerjaan yang tidak bisa dilakukan pekerja lokal. Cara ini juga akan memudahkan transfer teknologi," kata Ma'ruf.

Kedua cawapres ini sama-sama punya rencana untuk meningkatkan peluang kerja. Mereka juga menekankan perlunya program 'link and match' antara perusahaan dan sekolah serta pelatihan bagi pencari kerja.

Sumber: Akurat.co

Debat Cawapres Hambar

Sumber: Google

Pada debat ketiga yang melibatkan calon wakil preiden dinilai sangat hambar, datar, kedua kandidat di nilai menahan diri dan terlihat mencari aman.

Hal tersebut membuat debat terlihat membisankan. Debat seperti sebuah pertunjukan antara santri dan kiyai. Keduanya seperti sukses memerankan perannya  masing-masing sehingga panggung debat seperti telah berubah manjadi paparan layaknya kiyai yang sedang mangajar muridnya dan presentasi ala santri dihadapan gurunya.

Namun kedua kandidat layak mendapat apresiasi di mana keduanya tampil elegan dengan penguasaan atas materi dan berbagai masalah terkait dengan paparan yang cukup meyakinkan.

Kiai Ma'ruf Amin seperti telah mematahkan argumen/asumsi selama ini  yang sempat “meragukan” kemampuannya bahkan dikalangan pendukungnya parpol koalisi Jokowi, tentu saja ini pukulan telak bagi siapa pun yang sebelumnya meremehkan kemampuan beliau.

Disisi lain Sandi juga tampil “memukau” dengan penguasaan masalah penyampaian visi-misi dan program yang dibalut dengan kritik yang "pedas" dengan bungkus yang sangat halus sehingga dalam penyampaian terkesan santun, bijak dan penuh hormat pada lawan debatnya.

Penampilan kedua kandidat wakil presiden ini jika diramu dengan format debat yang lebih baik sepertinya akan lebih menarik, KPU sepertinya tidak mau mendengar masukan dari publik.

Kesalahan yang sama terus diulang, model debat semacam ini “tidak” akan mampu menggali secara lebih mendalam ide dan gagasan masing-masing kandidat, panggung debat akhirnya berubah menjadi panggung pertunjukan untuk menilai sikap (attitude) dan etika kandidat.

Debat kali ini sedikit terselamatkan pada bagian akhir, kedua kandidat mengeluarkan jurus pamungkas dan mungkin "emosi" yang tertahan dengan mengungkapkan visi dan program unggulannya serta kritik keras atas kandidat lain.

Ini menjadi penutup yang cukup memuaskan dan menjadi inti perdebatan yang membedakan (distingsi) kadua kandidat baik dalam visi maupun program jika kelak mereka mendapatkan amanah untuk memimpin.


Sumber: Akurat.co

Pengamat Politik: Penyebab Hambarnya Debat Cawapres

Sumber: Google

Menurut Adi Pyaitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, kedua kandidat ini seperti tersandera oleh beban psikologis. Sehingga secara umum debat terlihat hambar. Karena hanya mengulang narasi  yang sering didengar oleh masyarakat. 

Diketahui, dalam debat ketiga yang hanya melibatkan Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno membahas tema mengenai Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Sosial dan Kebudayaan.

Menurut dosen politik di Universitas Islam Negeri Jakarta ini,mengatakan bahwa  calon wakil presiden  nomor urut 01, Ma'ruf Amin sangat berhati-hati dalam memilih diksi di debat ketiga pilpres 2019.

"Sangat berhati-hati dalam menyampaikan narasi, diksi dan data yang sembari diselingi kutipan dahlil,"ujar Adi saat di hubungi AKURAT.CO, Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Sepertinya beliau cukup menjaga marwahnya sebagai ulama besar yang harus jadi panutan," ujarnya.

Sedangkan menurut Adicawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, penyampaian narasi visi misinya cenderung normatif dan umum.

Adi melihat Sandi ingin menghargai kiai Ma'ruf sebagai ulama besar. Padahal Sandi punya banyak hal untuk menyerang Ma'ruf Amin. 

Sumber: Akurat.co


Wednesday, March 13, 2019

Jelang Debat Ketiga KPU RI di Minta Manjukan Waktu Pelaksanaan

Sumber: Google

Pada debat ketiga Pilpres 2019 disarankan kepada KPU RI untuk memajukan waktu pelaksanaan debat ketiga tersebut. 

Hamdi Muluk, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), menjelaskan bahwa KPU seharusnya tidak menggelar debat terakhir atau yang kelima berdekatan dengan masa tenang Pilpres 2019.

Menurut Hamdi, debat pilpres yang terakhir itu sebaiknya digelar tiga hari sebelum masa tenang atau pada tanggal 10 April 2019.

"Saran saya majukan saja dua sampai tiga hari sebelum masa tenang," ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Hamdi mengatakan, KPU tidak bijak menetapkan debat capres terakhir hanya sehari sebelum masa tenang kampanye. Penetapan itu seolah meniadakan hakikat debat itu sendiri.

Menurut Hamdi, pada hakikatnya, debat bukan hanya ruang bagi pasangan calon (paslon) berdebat. Akan tetapi, publik juga memiliki hak yang sama untuk memperdebatkan gagasan yang disampaikan paslon dalam debat.

"Hakikat debat itu di mana-mana selalu ada yang namanya pasca debat. Jadi yang berdebat bukan hanya calon itu, publik juga diajak berdebat. Jadi materi debat semalam itu bisa menjadi perbincangan satu atau dua hari dari publik," katanya.

Sehingga, Hamdi menilai, masyarakat tidak akan bisa memperdebatkan gagasan paslon secara optimal jika sehari setelah debat sudah masuk ke dalam masa tenang di mana tidak ada boleh ada hal yang berkaitan dengan kampanye.

"Nah kalau minggu tenang kan berarti tidak boleh ada lagi kegiatan yang ditafsirkan berkaitan dengan kampanye kan, semua harus tenang kira-kira begitu, tidak ada lagi pemberitaan mengenai debat," ujarnya.

Selanjutnya, Hamdi kembali mengingatkan KPU bahwa debat sesungguhnya merupakan debat publik. Ia menilai, publik juga akan saling memberi tanggapan bahkan memperdalam segala gagasan yang disampaikan paslon di dalam debat.

Perdebatan yang terjadi pascadebat, menurut Hamdi, merupakan hal positif dalam konteks pendidikan politik.

"Kalau malam ini debat lalu besok tidak ada lagi pembicaraan, berarti kan apa gunanya debat. Jadi secara teori demokrasinya tidak benar ini," ungkapnya.

Lebih dari itu, Hamdi enggan memastikan perdebatan pascadebat akan mempengaruhi elektabilitas paslon. Ia hanya menegaskan bahwa KPU tidak boleh menghilangkan esensi demokrasi yang seharusnya terjadi pascadebat.

"Jadi solusinya mundurkan saja agar tidak mengurangi partisipasi publik," ujarnya.

Seperti diketahui, KPU telah menentukan waktu debat capres kelima akan digelar pada 13 April 2019.

Sementara untuk masa tenang Pilpres 2019, KPU telah menetapkannya jatuh pada tanggal 14-16 April 2019.

Sumber: Akurat.co

Survei Konsepindo Jokowi Unggull Dari Prabowo

Sumber: Google

(Konsepindo Research & Consulting) Lembaga Survei Konsep Indonesia mengeluarkan  hasil survei nasional terbaru erkait Pemilihan Presiden 2019, di Hotel Milenium Jakarta, Rabu (13/03/2019).

Veri Muhlid Arifuzzaman Direktur Konsep Indonesia Research and Consulting, menyatakan bahwa survei dilakukan pada tanggal 17-24 Februari 2019 yang melibatkan 1200 responden seluruh Indonesia. Pada survei terseut dilakukan metode multistage random sampling, dengan margin of eror kurang lebih 2,9 persen.

“Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 1200 responden dengan margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%,” kata Veri saat presentasi, (13/03/2019).


Untuk peluang keterpilihan kandidat 35 hari menjelang pemungutan suara April mendatang, sebut Veri, survei ini memperlihatkan, sejauh ini pasangan capres nomor urut 01 merupakan pasangan paling berpeluang dibanding pesaingnya kandidat nomor urut 02.

Hasil survey ini menunjukan jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini maka secara spontan 55 persen responden menyatakan akan memilih pasangan capres nomor urut 01 pasangan Joko Widodo - Ma'arif Amin. Sementara 33,2 persen menyatakan memilih pasangan capres nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno dan sisanya 11,8 persen belum memutuskan.

"Melihat selisih yang ada dan menimbang sisa waktu yang tinggal 35 hari lagi, bisa diprediksi pilpres ini akan dimenangkan pasangan Jokowi - Ma'aruf Amin. Ini tentu jika tidak ada kejadian yang luar biasa", ungkap Veri Muhlis Arifuzzaman.

Veri juga menjelaskan ada banyak faktor yang membuat pasangan capres nomor urut 01 dianggap lebih berpeluang untuk memenangkan kontestasi lima tahunan ini. Faktor utamanya adalah capres Jokowi yang merupakan petahana dengan persepsi positif dari masyarakat atas kinerja Jokowi sebagai presiden. Responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 69,6 persen, sebaliknya yang mengaku tidak puas hanya diangka 26 persen. Selain itu ada 73,4 persen responden menilai selama Jokowi menjadi presiden, Indonesia mengalami kemajuan yang penting.

"Poin penting temuan survei kita adalah Jokowi - Ma'aruf dinilai lebih mampu membawa Indonesia kearah yang lebih maju dan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dibanding rivalnya. Padahal Prabowo - Sandi lebih banyak mengeksploitasi isu ekonomi dalam kampanyenya", tambahnya. 

Sumber: Akurat.co

Monday, March 11, 2019

Keunggulan Prabowo Sandi di Sebut Sebagai Bentuk Pengaruh Opini Masyarakat

Sumber: Google

Keunggulan  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada urvei internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) di anggap hanya untuk mempengaruhi opini masyarakat.

"Wajar bila BPN Prabowo-Sandi menyebut mereka unggul dalam survei internal. Tak mungkinlah dibuat tidak unggul. Tujuannya mereka kan mempengaruhi persepsi masyarakat. Itu hal yang normal saja," ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Hal tersebut dilakukan karena hasil beberapa lembaga  sebelumnya  menyebut Jokowi-Ma'ruf unggul rata-rata 20 persen atas Prabowo-Sandi.

"Hasil survei internal BPN ini juga dikeluarkan di tengah ramainya penggiringan opini yang menyebut lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf tidak fair," ujar Ace.

Namun, lanjut politikus Partai Golkar itu, ia yakin masyarakat dapat menilai kebenaran hasil survei yang dilakukan BPN tersebut.

"Dalam berbagai survei, hasil yang ada menunjukkan kebalikan dari survei BPN," kata Ace.

Ia mencontohkan survei terbaru yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang menunjukkan tren kenaikan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang unggul dengan selisih 22,8 persen dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Adapun survei internal BPN mengklaim keunggulan Prabowo 48 persen berbanding 46 persen untuk Jokowi.

"Jadi, masyarakat bisa menilai, mau percaya yang mana," ujarnya.

Meski TKN tidak mengumumkan survei internal, hampir seluruh lembaga survei profesioanal saat ini menyebut Jokowi-Ma'ruf unggul, bahkan selisihnya rata-rata 20 persen.

"Siapa yang mau percaya survei internal BPN," jelasnya.

Sumber: Akurat.co

Sunday, March 3, 2019

Pengamat Politik: Demokrat Tidak Akan 'All Out' mendukung paslon No.Urut 02

Sumber: Google

Jerry Massie seorang pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) menilai bahwa Partai Demokrat (PD) tidak akan sepenuhnya atau 'All Out' mendukung paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Penilaian tersebut di berikan Jerry dikarenakan sikap yang dilakukan Ketua Umum partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memutuskan untuk menarik diri dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi dengan alasan menemani sang istri yang sedang dirawat di salah satu RS di Singapura.

"Dengan tak aktifnya SBY akan berpengaruh besar. Pasalnya Demokrat selain masih masuk 6 besar hegemoni dan simpatisan mereka cukup signifikan," ujar Jerry di Jakarta, Minggu(3/3/2019).

Padahal, keberadaan SBY sendiri punya peran yang sangat vital untuk mengangkat branding Prabowo-Sandi. Sehingga, dengan absennya SBY, maka secara otomatis membuat daya gedor timses akan kendor.

"Tim BPN harus mencari alternatif siapa pengganti SBY. Saya nilai AHY bakal tak akan ngotot di kampanye nanti karena mereka lagi terfokus ke Ani Yudhoyono dan pilpres agak terbengkalai," beber Jerry.

Sementara, Gerindra PKS, PAN dan Berkarya akan lebih ngotot. Semua keputusan PD sendiri ada di tangan SBY, sehingga Demokrat bakal tak optimal tak seperti sebelum ibu Ani berobat ke Singapura.

"Ini bisa jadi 'no balancing' tak ada keseimbangan lagi. Saya duga politik bersayap dan dua kaki kembali dimainkan Demokrat. Mereka tak akan all out dalam timses. Paling tidak mereka lebih prioritas lolos 4 persen PT," kata Jerry.

Sumber: Akurat.co

Monday, February 25, 2019

Bawaslu Nyatakan Keputusan Terhadap Pejabat Daerah Kubu Prabowo Nyatakan Keberatan

Sumber: Google

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa deklarasi dukungan puluhan kepala daerah hanya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bukan UU Pemilu. Bagi Anggota Badan Pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengenai hal tersebut dirasa keberatan.

"Hari ini kami sampaikan keberatan kepada Bawaslu bahwa ternyata dari hasil pendalaman yang kami lakukan tidak hanya UU Pemerintahan Daerah saja yang dilanggar 35 kepala daerah, tapi juga melanggar UU Pemilu Pasal 547," kata Listiani selaku anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Semarang, Senin (25/2/2019).

Beliau menjelaskan bahwa pasal tersebut berbunyi setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan yang yang merugikan salah satu peserta pemilu akan mendapatkan hukuman berupa tindak pidana.

Menurut dia, unsur pelanggaran sesuai Pasal 547 UU Pemilu itu sudah terpenuhi, tapi Bawaslu Jateng justru menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu.

"Ternyata pasal ini ternyata tidak pernah dipakai oleh Bawaslu, padahal tindakan ke-35 kepala daerah itu jelas menguntungkan salah satu paslon," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Bawaslu Jateng berani menerapkan UU Pemilu pada penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait deklarasi dukungan 35 kepala daerah se-Jateng.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengaku pihaknya sudah melaksanakan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kalau pelapor bilang ada dugaan pelanggaran lain ya sah-sah saja. Putusan kami sudah final dan hasil rapat pleno memutuskan itu memang pelanggaran pada perundang-undangan dan kami bekerja berdasarkan data serta fakta, tidak melihat 'background' dukungan," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri agar menjatuhkan sanksi kepada 35 kepala daerah karena melakukan pelanggaran UU Pemerintahan Daerah saat deklarasi dukungan pasangan capres nomor urut 01.

Sumber: Akurat.co

Bank BJB Usaha Perseroan Harus Memiliki Tujuan Mulia

Sumber: Google Bank BJB  menyabet gelar  TOP GRC 2019  karena dinilai memiliki infrastruktur, dan implementasi tata kelola perusaha...