Ini Penyebab Jokowi dan Anies Menaiki Kereta

Sumber: Google

Joko Widodo Presiden RI bersama Anies Baswedan G

ubernur DKI Jakarta  meninjau Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT), Selasa (19/3/2019).

Keduanya mecoba modal transpotasi ini dari  stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke stasiun Lebak Bulus. 

Pantaun AKURAT.CO, keduanya meninggalkan stasiun Bundaran HI pada pukul 12.15 WIB.

Kereta yang ditumpangi terlihat penuh dengan penumpang lainya yang memanfaatkan uji coba gratis MRT ini.

Saat memasuki kereta, sontak suasana di dalam gerbong mendadak riuh. Masyarkat yang berada didalam gerbong kaget melihat Presiden dan Gubernur ikut menumpangi kereta cepat ini.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, masyarakat yang berada di dalam gerbong pun langsung berswa foto dengan kedua pejabat itu

Ikut dalam rombongan Presiden Menteri PUPR Basuki H, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sudah datang dan tiba sebelum Jokowi datang.

Untuk diketahui MRT akan beroperasi secara komerisial pada pada 24 Maret mendatang. 

Meski begitu Pemprov DKI sebagai operator moda trasportasi kereta modern ini masih belum menentukan tarif harga tiket MRT.

Sudah beberapa kali pihak Pemprov DKI menggelar rapat dengan DPRD untuk menentukan harga yang pas namun belum ada kesepakatan.

Sumber: Akurat.co

Tujuan Anies Baswedan Merubah TGUPP

Sumber: Google

 Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa perubahan peraturan Gubernurnur (Pergub) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI menjadi bagian dari TGUPP. Pasalnya sebelumnya tim ini tak diisi oleh PNS.

"Enggak itu kenapa ada ruang, karena kalau kemarin tidak ada PNS. Sekarang kita akan banyak PNS yang diundang itulah diberikan slot," kata Anies di Balai Kota, Jakarta. Selasa (12/3/2019).

Anies juga menjlaskan bahwa hal yang besangkutan dengan  TGUPP akan dikerjakan secara transparan terutama soal anggaran yang dikucurkan kepada tim khusus ini. Pemprov DKI kata dia, bekerja secara terang benderang dan tak menutup - nutupi masalah anggaran.

"Jakarta tuh enggak ada yang bisa disembunyiin jangan khawatir enggak ada yang bisa sembunyi-sembunyi dan justru kita mau menempatkan agar dulu hanya PNS kalau sekarang kita berikan itu kesemua," pungkas Anies.

Perlu diketahui Anies Baswedan merubah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Peraturan baru itu adalah Pergub Nomor 16 Tahun 2019 yang diteken Anies pada 19 Februari 2019.

Adapun, Aturan ini menggantikan Pergub 187 tahun 2017 yang sebelumnya juga sudah diubah dalam Pergub 196 Tahun 2017. Namun, dalam pergub baru tersebut ada sejumlah perbedaan salah satunya mengenai jumlah anggota tak lagi dibatasi jumlahnya dan juga uang saku tambahan bagi anggota tersebut.

Sementara dalam Pergub 187 tahun 2017, keanggotaan TGUPP dibatasi sejumlah 73 orang. Jumlahnya juga sudah ditentukan per bidang. Berikut bunyi aturannya:

Pasal 19

Keanggotaan TGUPP paling banyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari:

a. 7 (tujuh) orang anggota bidang pengelolaan pesisir;

b. 7 (tujuh) orang anggota bidang ekonomi dan lapangan kerja;

c. 7 (tujuh) orang anggota bidang harmonisasi regulasi;

d. 7 (tujuh) orang anggota bidang pencegahan korupsi; dan

e. 45 (empat puluh lima) orang anggota bidang percepatan pembangunan.

Pasal 20

Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur :

a. PNS; dan

b. Non PNS. 

Kini, jumlah anggota TGUPP tidak dibatasi melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian, jumlahnya bisa kurang maupun lebih dari 73 orang. Berikut bunyinya:

Pasal 17

1. Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur:

a. PNS; dan/ atau

b. Non PNS.

2. Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.


Sumber: Akurat.co

Anies Yakin Akan Jual Saham

Sumber: Google

Anies Baswedan  Gubernur DKI Jakarta mengaku bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengantongi dana segar sekitar Rp1,2 trilun bila melepas semua saham di PT DLTA Djakarta Tbk. Dana itu, kata Anies, bisa membangun 100 sekolah di Jakarta.

Karena ha tersebutlah Anies Baswedan yakin akan menjual semua saham DKI di perusahaan produsen bir ini. Sebab deviden yang diperoleh dari penanaman saham ini hanya berkisar Rp 37 miliar per tahun. Dimana angka ini dianggap terlalu kecil untuk membangun berbagai fasilitas di Jakarta.

"Kami memandang dana itu lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan sekolah, ini kita bisa membangun lebih dari 100," kata Anies saat ditemui di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

"Kita sudah ajukan,kemudian ketua dewan menyampaikan belum diproses," imbuhnya.

Lantaran merasa dipersulit, Anies lalu meminta masyarakat untuk melihat caleg di daerahnya masing - masing yang maju Pileg 2019 agar tak dipilih kembali.

"Kita laporkan kepada masyarakat saja karena ini bagian dari janji kami apalagi bulan depan adalah Pileg, silahkan ditanyain aja para caleg itu Anda mau milih Rp1,2 triliun mau dipakai untuk memajukan dunia peralkoholan atau mau dipakai untuk memajukan air bersih untuk rakyat?" ujarnya.

Sementara itu politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menampik bila pihaknya mempersulit langkah Anies menjual semua saham di perusahaan produsen minuman keras itu.

Dia mengatakan saham ini merupakan aset warga Jakarta. Sehingga untuk melepasnya perlu ada kajian dan penjelasan rinci.

Hingga saat ini Anies tak pernah memaparkan kajian terkait hal ini sehingga anggota DPRD malas meresponnya.

Sumber: Akurat.co

Fraksi Partai PPP Dukung Anies Jual Saham

Sumber: Google

Menurut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta bahwa saham bir di PT DLTA Djakarta Tbk tidak menguntungkan bagi masyarakat DKI Jakarta. Jadi karena perusahaan tersebut tidak memberikan menurut Ichwan Zayadi  Ketua  PPP DPRD DKI pihaknya mendukung penuh langkah Gubernur Anies menjual seluruh saham di perusahaan penyedia minuman beralkohol ini.

"Kita dukung Pemprov DKI menjual saham di PT Delta Djakarta,” kata Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ichwan saat dihubungi, Rabu (6/3/2019).

Menurutnya Hasil penjualan saham bir ini disarankan digunakan untuk berbagai kepentingan publik Ibu kota, seperti membangun fasilitas publik seperti taman bermain, Sekolah atau Rumah sakit. Dimana fasilitas ini dinilai lebih mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum ketimbang mempertahankan saham terebut.

"Tetapi hasil penjualan saham tersebut agar dapat di gunakan juga untuk kepentingan masyarakat dan juga bisa menghasilkan untuk Pemprov,” ujarnya.

Wacana menjual seluruh saham DLTA adalah salah satu janji Anies - Sandi sewatu kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Meskipun, Delta disebut-sebut menjadi salah satu penyumbang dividen bagi Pemprov namun Anies tetap keukeh melepas seluruh saham ini.

Rata-rata sumbangsih dividen DLTA ke Pemprov menurut ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencapai Rp50 miliar per tahun.

Anies sendiri hingga saat ini tak pernah memetahkan hasil penjualan saham itu bakal dimanfatkan untuk kepentingan apa saja.

PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Dalam laporan kepemilikan saham PT Delta Djakarta di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, saham Pemprov DKI tercatat 26,25 persen per 25 Februari 2019.

Sumber: Akurat.co