Janji Jani Jokowi Pada Saat Kampannye

Sumber: Google

Joko Widodo Calon presiden petahana berjanji akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Janji tersebut diungkapkannya pada saat ar yang bertajuk Relawan Buruh#01 Apel Akbar Kesetian Tegak Lurus untuk Jokowi , di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hari ini.

"Yang ingin saya sampaikan kepada pekerja. Nanti kita bentuk tim bersama dengan KSPSI dan seluruh federasi untuk revisi PP 78," kata Jokowi dalam pidato politiknya di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Jokowi juga berjanji bicara bersama dalam satu meja untuk merevisi PP yang telah disahkan pada 23 Oktober 2015.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan melanjutkan pembangunan rumah murah untuk pekerja dan buruh.

"Sudah kita mulai sebetulnya. Saya sudah tinjau yang sudah dihuni. Dan akan kita lanjutkan dalam jumlah yang lebih besar," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memperkenalkan programnya, yakni kartu prakerja.

"Kartu prakerja ini diperuntukkan bagi lulusan SMA, SMK atau akademi, perguruan tinggi dan korban PHK, akan diberikan training. Setelahnya kami harap langsung dapat kerja. Kalau belum dapat kerja akan diberikan insentif honor," katanya.

Kampanye terbuka ini juga dihadiri Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, serta anggota Dewan Pengarah TKN Pramono Anung dan wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.

Pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2019 itu akan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota legislatif.

Untuk pemilihan presiden diikuti pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin serta nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Sumber: Akurat.co

Ini Hasil Survei Panel SMRC

Sumber: Google

Hasil survei panel pemilihan presiden yang dilakukan pada 1-4 April 2019 telah diliris oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan hasil calon presiden-wakil presiden nomor 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, sebesar 57,3 persen. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sebesar 32,5 persen dan undecided voters sebanyak 10,2 persen.

"Elektabilitas Jokowi jika panel dibobot populasi lebih tinggi, Prabowo lebih rendah, undecided tidak banyak berbeda," seperti dikutip dari laporan survei panel SMRC yang diterima AKURAT.CO, Selasa, (9/4/2019).

Kemudian, jika ditambahkan dengan prediksi pilihan swing dan undecided voters, maka elektabilitas pasangan nomor 01, Jokowi - Ma'ruf menjadi 60 persen. Sedangkan pasangan nomor 02, Prabowo-Sandi menjadi 40 persen.

Adapun elektabilitas Jokowi - Ma'ruf jika panel asli tidak dibobot populasi sebesar 55 persen, Prabowo-Sandi 34,3 persen, dan undecided voters sebesar 10,6 persen. Angka elektabilitas tersebut meningkat setelah swing dan undecided voters diprediksi pilihannya, yaitu Jokowi - Ma'ruf 58,1 persen, Prabowo -Sandi menjadi 41,9 persen.

SMRC melakukan survei panel terhadap 1.240 responden melalui telepon. Angka tersebut merupakan responden yang berhasil diwawancarai dari 2.919 responden yang punya telepon. Responden merupakan bagian dari sampel pada survei nasional SMRC pada Januari-Februari 2019 yang sebelumnya sudah diwawancara dengan tatap muka.

Survei panel hanya dilakukan terhadap responden yang punya telepon, maka profil demografi responden dalam survei panel memiliki ciri khas berbeda dengan survei tatap muka atau populasi pemilih nasional. Perbedaan khususnya dari sisi desa-kota, pendidikan, dan pendapatan.

Dibanding populasi pemilih nasional, repsonden survei panel telepon lebih banyak berasal dari perkotaan, berpendidikan lebih tinggi, dan berpendapatan lebih besar. Untuk mengetahui kecenderungan dukungan terhadap calon presiden dan partai politik, SMRC menggunakan dua cara analisis, yaitu data panel tanpa dibobot dan data panel dibobot demografi populasi nasional. 

Sumber: Akurat.co

Jokowi Dan Ma'ruf Amin Kampanye Dengan Pawai di Kota Tangerang

Sumber: Google

Jokowi-Ma'ruf Amin Pasangan calon (Paslon) petahana nomor urut 01,  bersama pendukungnya melakukan  pawai karnaval di sepanjang Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang.

Untuk menyapa para pendukung Jokowi-Ma'ruf menumpang kereta. Jokowi menebar senyum dari atas kereta kencana dengan sesekali melambaikan tangan. Tampak di beberapa titik, dia menyapa beberapa warga yang kegirangan melihat calon presiden pilihannya di depan mata. 

"Saya jauh-jauh pak dari Bekasi, naik KRL pagi, cuma mau lihat pak Jokowi dari dekat. Syukurlah, bisa sekalian memberi salam," kata salah seorang pendukung perempuan Siti.

"Jokowi.. Jokowi.. Jokowi.. Jadi presiden," tambah riuh ribuan masyarakat yang menggema memenuhi jalan.

Istri Jokowi, Iriana Jokowi dan istri Maaruf Amin juga terlihat mendampingi. Begitu juga sejumlah tim pemenangan, seperti Erik Tohir, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, dan artis papan atas berada dalam satu panggung utama. 

Berbagai atraksi budaya mengiringi rombongan Jokowi dan Maaruf Amin. Seperti pawai busana bertema garuda, lalu tarian daerah seperti dari Papua, Suku Dayak Kalimantan, tarian khas Betawi, dan ditutup dengan tarian Reok Ponorogo.

Sumber: Akurat.co

Kampanye Jangan Membawa anak, Kenapa?

Sumber: Google

Pada kampanye terbuka Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf  Amin menghimbau untuk para pendukung agar tidak berkampanye dengan membawa anak.

Himbauan kampanye jangan membawa anak disapikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam acara kampanye terbuka di Pelabuhan Ikan Gebangmekar, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019).

"Anak-anak jangan dibawa kampanye, panas. Enggak boleh," ungkapnya mengingatkan.

kampanye terbuka memang banyak yang masih membawa anak kecil. Bahkan, beberapa anak sempat terpisah dari keluarganya.

Mengetahui ada anak yang terpisah dari orang tuanya, ibu negara Iriana Widodo pun ikut merasa panik. Iriana pun sempat menggendong salah seorang anak yang menangis dan memberinya minum.

Sekadar informasi, sebelumnya Bawaslu RI menemukan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kedua pasangan calon Capres-Cawapres dalam kampanye terbuka, yakni berupa kehadiran anak-anak di lokasi kampanye.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin pun mengakui adanya pelanggaran tersebut, namun hal itu di luar kendali.

Namun, setiap kali menggelar kampanye terbuka, TKN Jokowi-Ma'ruf pun kerap mengimbau agar masyarakat tidak membawa anak kecil ke lokasi kampanye.

Sumber: Akurat.co

Ma'ruf Amin Akan Kembali Kampanye Ke Madura

Sumber: Google

KH Ma'ruf Amin Calon wakil presiden nomor urut 01 menyatakan bahwa dirinya akan kembali berkampanye ke Pulau Madura,Jatim karena permintaan para kiai dikawasan tersebut.

"Lebih kepada permintaan para kiai di Madura," kata Ma'ruf kepada wartawan usai tiba mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Senin (1/4/2019).

Ma'ruf Amin juga mengatakan sudah beberapa kali ke Madura untuk kampanye.

Dengan begitu, kedatangannya itu untuk kembali menguatkan dukungan pada pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, warga di Madura harus diberi pencerahan mengenai isu-isu yang tidak benar terkait capres-cawapres 01.

"(Orang) Madura harus diubah cara berpikirnya. Saya ingin klarifikasi bahwa isu Presiden Joko Widodo itu PKI, kriminalisasi ulama itu tidak benar," ucap dia.

Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan kasus hukum yang menimpa sejumlah ulama lebih pada penegakan hukum daripada kriminalisasi.

Ma'ruf yang merupakan ulama terkemuka di Indonesia itu mengatakan Jokowi tidak antiulama sebagaimana merangkulnya sebagai cawapres.

"Saya tahu betul, saya sekarang sebagai (calon) wakil presiden, artinya Jokowi sama sekali tidak antiulama," ujarnya.

Adapun Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Sumber: Akurat.co

Misbakhun Meminta Ibu Sri Mulyani Indrawati Mengerti visi Presiden Joko Widodo

Sumber: Google

Sri Mulyani Indrawati (SMI)  Menteri Keuangan  diminta untuk bisa menerjemahkan visi Presiden Joko Widodo di bidang perpajakan oleh Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi XI DPR.

Misbakhun menjelaskan bahwa menurutnya ada dua hal penting yang menjadi perhatian presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi.

Hal penting pertama adalah pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi. Adapun satu hal lagi adalah pembentukan badan khusus penerima pajak seiring revisi atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berbicara pada seminar nasional bertema ‘Kebijakan Reformasi Perpajakan 2019-2024’ di Jakarta, Selasa (26/3/2019), Misbakhun menyatakan, penurunan tarif pajak memang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara.

Namun, tarif PPh badan yang saat ini di angka 25 persen jika diturunkan bisa berefek pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif pajak.

“Trump begitu menurunkan tarif pajaknya langsung menghadapi defisit, tetapi dia anteng saja karena ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu menjelaskan, Barack Obama saat memimpin AS begitu kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi 0,4 persen. Namun, Trump justru bisa membawa perekonomian AS tumbuh 3,1 persen.

Misbakhun meyakini semacam itu bisa dipraktikkan di Indonesia dan berefek positif asalkan menteri terkait paham dengan keinginan Presiden Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak.

“Sekarang yang dibutuhkan itu orang (menteri, red) yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar, red)?” kata legislator Golkar.

Influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Ma’ruf Amin itu menambahkan, salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang di bidang perpajakan yang sukses adalah tax amnesty.

“Kisah success in the world (keberhasilan di dunia, red) soal tax amnesty ya di Indonesia,” tegasnya.

Sementara soal pembentukan badan khusus pajak, kata Misbakhun, sebenarnya sudah ada kejelasan saat posisi Menkeu dijabat Bambang PS Brodjonegoro.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menegaskan, rencana membentuk badan khusus pajak sudah masuk ke DPR sejak 2016.

Namun, sambung Misbakhun, rencana pembentukan badan khusus pajak yang terpisah dari Kemenkeu seolah kandas ketika jabatan Menkeu beralih dari Bambang ke SMI.

“Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri sehingga tidak hand on hand (terkoneksi) dengan situasi yang ada di Indonesia,” ulas Misbakhun.

Sumber: Akurat.co

Stadion Yusuf Serang Penuh Dengan Pendukung Paslon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin

Sumber: Google

Stadion Yusuf Serang di penuhi oleh pendukung paslon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Lokasi tersebut jadi tempat kampanye akbar pertama pasangan nomor urut 01 itu. 

Dilansir dari AKURAT.CO, Minggu (24/3/2019), akses ke lokasi acara sudah dipadati pendukung Jokowi-Ma'ruf dari berbagai daerah Banten. Simpatisan datang sejak pukul 15.29 WIB ke lokasi kampanye akbar. 

Para pendukung tersebut menggunakan pakaian serba putih bergambarkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ada juga sebagian pendukung yang menggunakan kaos partai di Koalisi Indonesia Kerja. 

Kampanye terbuka di Banten akan dimulai pada pukul 16.00 WIB. Namun, sebagaimana diketahui Capres Joko Widodo sudah datang bersama Ketua TKN Erick Thohir.

"Jokowi jokowi jokowi.. menang,"sorak sorai warga yang antusian berusaha mendekati Jokowi. 

Sebagaimana diketahui, Zona B meliputi daerah Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat.

Sumber: Akurat.co

Golkar Nyatakan Keberatan Terkait Bendera Golkar Muncul Ditengah Kampanye Prabowo

Sumber: Google

Pada acara kampanye terbuka calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan karebosi, Kota Makasar, partai golkar memberikan pernyataan keberatan karena pada acara tersebut bendera partai Golkar turut ikut dalam acara tersebut.

Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Kota Makassar kemudian mengirim surat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. Dalam surat bernomor 150/DPD II/PG-MKS/III/2019 yang ditandatangani Ketua Golkar Makassar Farouk M. Betta dan Wakil Sekertaris Ahkam Supu disebutkan Golkar keberatan atas penggunaan atribut partai berlambang pohon beringin.

"Sehubungan dengan adanya penyalahgunaan simbol partai, yang bukan partai koalisi atau pendukung pada pelaksaan kampanye calon presiden nomor urut 2 ... DPD Kota Makassar menyampaikan keberatan atas penggunaan simbol Partai Golkar," kata kata Farouk dalam pernyataan tertulis.

Partai Golkar berharap kasus ini ditindaklanjuti panitia penyelenggara kampanye  sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada kampanye akbar yang dilakukan Prabowo Subianto di Kota Makassar kemarin, belasan bendera warna kuning berlambang pohon beringin dan gambar Prabowo Subianto - Sandiaga Uno muncul di tengah massa.

"Golkar, Golkar, Golkar, Golkar, Golkar, dan Golkar," kata itu juga diteriakkan massa yang membawa bendera sembari mengacungkan dua jari ke atas.

Partai Golkar merupakan anggota koalisi pengusung pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sumber: Akurat.co

Ma'ruf Amin di Lapaorkan ke Anggota Advokat Peduli Pemilu

Sumber: Google

Ma'ruf Amin dilaporkan anggota Advokat Peduli Pemilu (APP) Wahid Hasyim ke Bawaslu. Mustasyar PBNU itu dianggap melakukan pembiaran, ketika seseorang berceramah bahwa tak akan ada lagi acara dzikir di Istana, jika Jokowi kalah.

Ma'ruf Amin Calon wakil presiden nomor urut 01 menanggapi pihak yang telah membuat laporan untuk dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Ma'ruf, laporan tersebut sekedar tudingan saja, karena tak punya dasar.

"Menurut saya ya itu tidak tepat kalau dianggap melanggar kan bukan di tempat terbuka, belum mengajak orang," kata Ma'ruf Amin dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Ma'ruf tak habis pikir bagaimana pertemuan antar kiai itu bisa disoal. Terutama ketika diamnya dirinya dalam forum itu, dikaitkan dengan penyebaran hoaks. Sementara Kiai Ma'ruf menganggap tak ada pembohongan di pertemuan tersebut.

"Apa salah saya? Kalau kenapa saya diam saja, karena menurut saya itu bukan sesuatu hal yang melanggar," ungkapnya.

Menurut Mustasyar PBNU ini, dalam pertemuan seperti itu merupakan hal yang wajar antar kiai bertukar pandangan. Sesama ulama bukan saling menceramahi, namun sama-sama mengingatkan.

"Itu pertemuan di internal. Di dalam rumah kan itu bukan di luar, pertemuannya sesama kiai, nah kiai ketika masing-masing menyambut itu karena saling memberikan warning. Jangan sampai terjadi ini," lanjutnya.

"Jadi yang dilanggar apa. Dan itu di internal, masing-masing sesama ulama saling memberikan (pandangan), mengingatkan," tambah Ma'ruf Amin.

Konten dalam pertemuan, kata dia, adalah bentuk kekhawatiran kiai dan ulama tentang potensi penggerusan Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlussunah Wal Jamaah, dan Islam moderat. Sementara paham yang diamini Nahdlatul Ulama (NU) itu yang dianggap paling cocok untuk mempersatukan umat.

Ma'ruf Amin menyebut, jangan sampai soal politik merusak paham-paham Islam yang menyatukan itu. Jangan sampai paham Islam yang intoleran mendominasi, atau bahkan dijadikan komoditas politik.

"Jadi semacam antisipasi, jadi bukan menceritakan kebohongan tapi sesuatu yang ke depan," tandasnya.

Sumber: Akurat.co

Joko Widodo-Ma'ruf Amin Mendaoat Dukungan Tokoh Masrakat Dayak

Sumber: Google

Calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat dukungan sejumlah tokoh masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Timur

Menurut ketua Adat Dayak Kenyah Jokowi-Ma'ruf merupakan figur yang dianggap bisa mengayomi masyarakat Indonesia dengan segala kemajemukannya, dan keduanya merupakan tokoh pemersatu bangsa.

"Kami siap memenangkan Jokowi- Ma'ruf, kami tidak berbicara persentase angka, yang penting Jokowi-Ma'ruf menang kami solid dan wajib menang," kata Ajang Kedung di sela- sela Silaturahmi Kebangsaan di Ponpes Nabiel Husen, Samarinda, Jumat (22/3/2019).

"Gelar ini kami berikan atas rembuk para tokoh dan tetua adat, Beliau (Ma'ruf Amin) memang layak kita jadikan tokoh dan panutan," jelasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Adat Dayak Edy Gunawan Areq Lung menambahkan bahwa simbol pemimpin yang bijak disematkan kepada Ma'ruf Amin, tidak bisa terbantahkan lagi karena beliau merupakan ulama besar, kyai yang banyak pengikutnya namun di lain sisi tetap mengayomi elemen masyarakat lainnya.

"Kebersamaan, persatuan inilah yang harus kita jaga, dan kita butuh pemimpin pemersatu yang bisa mengayomi semua elemen yang ada dalam masyarakat," jelasnya.

Ia berharap momen pilpres tahun ini tidak dijadikan sebagai ajang permusuhan antar kelompok, dan lebih berkonsentrasi untuk memilih pemimpin terbaik untuk bangsa dan negara hingga lima tahun ke depan.

"Kami sadar masyarakat adat ini adalah bagian dari Negara Kesatuan RI, yang harus kita jaga kedaulatannya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur aman dan sentosa," tegasnya.

Sumber: Akurat.co

Debat Ketiga Ma'ruf Curi Perhatian Media Asing

Sumber: Google

Debat ke tiga yang melibatkan para calon Wakil Presiden pada hari minggu 17/03 lalu nampaknya masi menjadi pembicaraan publik, bahkan debat ketiga ini mampu mencuri perhatian media Internasional. 

Perhatan media asing taluput dari cawapres no urut 01, Ma'ruf Amin pasalnya Ma'ruf Amin di lihat berbeda dari peampilan sebelumnya, pada debat pertama Ma'ruf Amin dinilai mampu menguasasi panggubg dan sangat pasif, berbeda dengan debat putaran ketiga ini Ma'ruf dinilai tidak pasif .

Pria 76 tahun ini memulainya dengan cukup lambat, tetapi tak melewatkan momentum. Bergantian dengan Sandiaga Uno, ketua MUI ke-7 ini memaparkan visi dan program kerjanya di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hingga lapangan pekerjaan.

Situasi agak memanas saat memperdebatkan masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Pasalnya, BPJS tercatat mengalami defisit anggaran sebesar Rp16,5 triliun di tahun 2018. Rendahnya iuran yang harus dibayar peserta pun dianggap menjadi masalahnya.

Meski mengalami defisit anggaran, Ma'ruf berjanji program BPJS akan tetap berlanjut jika ia dan Joko Widodo terpilih nanti. Sayangnya, suami Wury Estu Handayani ini gagal menjelaskan rincian solusi untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran itu.

Sementara itu, Sandiaga berjanji akan menyelesaikan masalah BPJS itu dalam 200 hari pertama pemerintahannya jika terpilih.

"Kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi kita harus memperbaiki masalahnya. Kita akan mendatangkan pakar terbaik dari Hong Kong untuk penyelesaian terbaik negeri ini," janji pasangan Prabowo Subianto ini, dilansir dari The Straits Times.

Sesuai dugaan, pria bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini piawai memaparkan masalah kewirausahaan. Putra Razif Halik Uno ini bersemangat kala menjelaskan tentang penelitian dan inovasi, startup, dan ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan.

Menghadapi isu-isu kekinian ini, Ma'ruf dengan cerdiknya mencuri perhatian penonton dengan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kepiawaiannya berbahasa Arab itu langsung disambut tepuk tangan para pendukungnya. Ia pun teguh pada programnya yang berencana memaksimalkan anggaran penelitian.

"Kami akan memaksimalkan rencana penelitian nasional agar lebih efektif. Kami juga akan menyediakan anggaran penelitian, seni, dan pendidikan. Dengan itu, kami yakin penelitian bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa ini," tuturnya.

Ulama NU ini semakin vokal saat menjawab pertanyaan tentang pengembangan dan promosi budaya Indonesia. Pria kelahiran tahun 1943 ini berharap bisa meningkatkan citra Indonesia di kancah dunia lewat seni budaya.

"Kami akan mengadakan festival internasional dengan skala besar. Kami akan membangun Opera seperti yang ada di Sydney (Opera House) untuk menunjukkan budaya kita," ucapnya.

Stunting atau kekerdilan yang sudah lama menjadi masalah yang belum juga selesai di Indonesia juga turut dibahas. Mengutip perjuangan istrinya dalam memberi makan anak bungsu mereka, Sandiaga Uno menjanjikan program sedekah putih untuk membagi-bagikan susu.

Terkait persaingan tenaga kerja lokal dan asing, Sandiaga mengatakan hanya tenaga kerja asing yang bisa berbahasa Indonesia yang boleh dipekerjakan. Sementara itu, Ma'ruf mengklaim jumlah tenaga kerja asing masih aman, yaitu hanya 0,01 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kerja.

"Tenaga kerja asing hanya diizinkan menangani pekerjaan yang tidak bisa dilakukan pekerja lokal. Cara ini juga akan memudahkan transfer teknologi," kata Ma'ruf.

Kedua cawapres ini sama-sama punya rencana untuk meningkatkan peluang kerja. Mereka juga menekankan perlunya program 'link and match' antara perusahaan dan sekolah serta pelatihan bagi pencari kerja.

Sumber: Akurat.co

Ini Yang Dilakukan Warga Aceh Untuk Mendungkung Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin

Sumber: Google

Ratusan warga Saree, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, melakukan deklrasi dukungn terhadap pasangan alon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut satu, Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin.

Irwansyah Ketua TKD Aceh , mengatakan , deklarasi Jokowi dan Maruf Amin tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat Aceh khusunya Aceh Besar untuk mendukung pasangan calon nomor urut satu itu.

“Deklarasi ini merupakan bagian dari road show safari politik kami bersama pimpinan TKN (Tim Kemenangan Nasional) dari Jakarta sejak 5 Maret kemarin.

“Dan masyarakat menyambut antusias deklarasi tersebut,” katanya.

Dalam deklarasi tersebut juga dijelaskan kinerja Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Indonesia, 4 tahun ini. Selain itu, TKD Aceh juga berusaha meyakinkan kepada masyarakat bahwa fitnah serta hoax, mengenai Jokowi dan Maruf Amin tidaklah benar.

“Inilah salah satu contoh, bagaimana masyarakat Saree, sangat bergembira ketika fitnah itu diluruskan. Bagi Pak Jokowi, bukti kerja nyatalah yang harus ditunjukkan kepada rakyat,” jelasnya.

Ketua TKD Aceh Jokowi dan Maruf Amin itu yakin, usai deklarasi dan upaya pelurusan fakta yang pihaknya lakukan, ke depan, masyarakat akan memilih calon petahana tersebut.

“Pemimpin yang baik, pemimpin yang memberi bukti, tetap dia akan dipilih oleh rakyat,” tegas Irwansyah.

Deklarasi tersebut juga dihadiri langsung dihadiri Ketua PDIP Aceh Karimun Usman.

Ketua PDIP Aceh Karimun Usman mengatakan, dukungan yang diberikan masyarakat Saree, Aceh Besar, membuktikan bahwa Jokowi selama ini bekerja untuk rakyat.

“Dan harus diingat bahwa Jokowi pernah tinggal di Aceh. Dan beliau satu-satunya Presiden Indonesia yang paling sering berkunjung ke Aceh. Ini menunjukkan kecintaannya kepada Aceh,” ujar Karimun. 

Sumber: Akurat.co

Benda Mencurigakan Di Rumah Aspirasi Pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Sumber: Akurat.co

Di Rumah Aspirasi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin  di Jalan Proklamasi, Menteng, pada hari minggu (17/3/2019) dihebohkan dengan sebuah benda aneh.

Benda mencurigakan tersebut berupa sebuah tas kecil berwarna hitam. Benda itu ditemukan pada pukul 19.30 WIB.

Polisi tengah mengecek isi tas mencurigakan itu. Pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin memilih menjauh dari tempat kejadian perkara. Beberapa pihak mencoba menenangkan para pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Hingga berita ini diterbitkan pihak kepolisian belum memberikan keterangan.

Sumber: Akurat.co

Debat Cawapres Hambar

Sumber: Google

Pada debat ketiga yang melibatkan calon wakil preiden dinilai sangat hambar, datar, kedua kandidat di nilai menahan diri dan terlihat mencari aman.

Hal tersebut membuat debat terlihat membisankan. Debat seperti sebuah pertunjukan antara santri dan kiyai. Keduanya seperti sukses memerankan perannya  masing-masing sehingga panggung debat seperti telah berubah manjadi paparan layaknya kiyai yang sedang mangajar muridnya dan presentasi ala santri dihadapan gurunya.

Namun kedua kandidat layak mendapat apresiasi di mana keduanya tampil elegan dengan penguasaan atas materi dan berbagai masalah terkait dengan paparan yang cukup meyakinkan.

Kiai Ma'ruf Amin seperti telah mematahkan argumen/asumsi selama ini  yang sempat “meragukan” kemampuannya bahkan dikalangan pendukungnya parpol koalisi Jokowi, tentu saja ini pukulan telak bagi siapa pun yang sebelumnya meremehkan kemampuan beliau.

Disisi lain Sandi juga tampil “memukau” dengan penguasaan masalah penyampaian visi-misi dan program yang dibalut dengan kritik yang "pedas" dengan bungkus yang sangat halus sehingga dalam penyampaian terkesan santun, bijak dan penuh hormat pada lawan debatnya.

Penampilan kedua kandidat wakil presiden ini jika diramu dengan format debat yang lebih baik sepertinya akan lebih menarik, KPU sepertinya tidak mau mendengar masukan dari publik.

Kesalahan yang sama terus diulang, model debat semacam ini “tidak” akan mampu menggali secara lebih mendalam ide dan gagasan masing-masing kandidat, panggung debat akhirnya berubah menjadi panggung pertunjukan untuk menilai sikap (attitude) dan etika kandidat.

Debat kali ini sedikit terselamatkan pada bagian akhir, kedua kandidat mengeluarkan jurus pamungkas dan mungkin "emosi" yang tertahan dengan mengungkapkan visi dan program unggulannya serta kritik keras atas kandidat lain.

Ini menjadi penutup yang cukup memuaskan dan menjadi inti perdebatan yang membedakan (distingsi) kadua kandidat baik dalam visi maupun program jika kelak mereka mendapatkan amanah untuk memimpin.

Sumber: Akurat.co

Pengamat Politik: Penyebab Hambarnya Debat Cawapres

Sumber: Google

Menurut Adi Pyaitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, kedua kandidat ini seperti tersandera oleh beban psikologis. Sehingga secara umum debat terlihat hambar. Karena hanya mengulang narasi  yang sering didengar oleh masyarakat. 

Diketahui, dalam debat ketiga yang hanya melibatkan Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno membahas tema mengenai Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Sosial dan Kebudayaan.

Menurut dosen politik di Universitas Islam Negeri Jakarta ini,mengatakan bahwa  calon wakil presiden  nomor urut 01, Ma'ruf Amin sangat berhati-hati dalam memilih diksi di debat ketiga pilpres 2019.

"Sangat berhati-hati dalam menyampaikan narasi, diksi dan data yang sembari diselingi kutipan dahlil,"ujar Adi saat di hubungi AKURAT.CO, Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Sepertinya beliau cukup menjaga marwahnya sebagai ulama besar yang harus jadi panutan," ujarnya.

Sedangkan menurut Adicawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, penyampaian narasi visi misinya cenderung normatif dan umum.

Adi melihat Sandi ingin menghargai kiai Ma'ruf sebagai ulama besar. Padahal Sandi punya banyak hal untuk menyerang Ma'ruf Amin. 

Sumber: Akurat.co

Jelang Debat Ketiga KPU RI di Minta Manjukan Waktu Pelaksanaan

Sumber: Google

Pada debat ketiga Pilpres 2019 disarankan kepada KPU RI untuk memajukan waktu pelaksanaan debat ketiga tersebut. 

Hamdi Muluk, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), menjelaskan bahwa KPU seharusnya tidak menggelar debat terakhir atau yang kelima berdekatan dengan masa tenang Pilpres 2019.

Menurut Hamdi, debat pilpres yang terakhir itu sebaiknya digelar tiga hari sebelum masa tenang atau pada tanggal 10 April 2019.

"Saran saya majukan saja dua sampai tiga hari sebelum masa tenang," ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Hamdi mengatakan, KPU tidak bijak menetapkan debat capres terakhir hanya sehari sebelum masa tenang kampanye. Penetapan itu seolah meniadakan hakikat debat itu sendiri.

Menurut Hamdi, pada hakikatnya, debat bukan hanya ruang bagi pasangan calon (paslon) berdebat. Akan tetapi, publik juga memiliki hak yang sama untuk memperdebatkan gagasan yang disampaikan paslon dalam debat.

"Hakikat debat itu di mana-mana selalu ada yang namanya pasca debat. Jadi yang berdebat bukan hanya calon itu, publik juga diajak berdebat. Jadi materi debat semalam itu bisa menjadi perbincangan satu atau dua hari dari publik," katanya.

Sehingga, Hamdi menilai, masyarakat tidak akan bisa memperdebatkan gagasan paslon secara optimal jika sehari setelah debat sudah masuk ke dalam masa tenang di mana tidak ada boleh ada hal yang berkaitan dengan kampanye.

"Nah kalau minggu tenang kan berarti tidak boleh ada lagi kegiatan yang ditafsirkan berkaitan dengan kampanye kan, semua harus tenang kira-kira begitu, tidak ada lagi pemberitaan mengenai debat," ujarnya.

Selanjutnya, Hamdi kembali mengingatkan KPU bahwa debat sesungguhnya merupakan debat publik. Ia menilai, publik juga akan saling memberi tanggapan bahkan memperdalam segala gagasan yang disampaikan paslon di dalam debat.

Perdebatan yang terjadi pascadebat, menurut Hamdi, merupakan hal positif dalam konteks pendidikan politik.

"Kalau malam ini debat lalu besok tidak ada lagi pembicaraan, berarti kan apa gunanya debat. Jadi secara teori demokrasinya tidak benar ini," ungkapnya.

Lebih dari itu, Hamdi enggan memastikan perdebatan pascadebat akan mempengaruhi elektabilitas paslon. Ia hanya menegaskan bahwa KPU tidak boleh menghilangkan esensi demokrasi yang seharusnya terjadi pascadebat.

"Jadi solusinya mundurkan saja agar tidak mengurangi partisipasi publik," ujarnya.

Seperti diketahui, KPU telah menentukan waktu debat capres kelima akan digelar pada 13 April 2019.

Sementara untuk masa tenang Pilpres 2019, KPU telah menetapkannya jatuh pada tanggal 14-16 April 2019.

Sumber: Akurat.co

Survei Konsepindo Jokowi Unggull Dari Prabowo

Sumber: Google

(Konsepindo Research & Consulting) Lembaga Survei Konsep Indonesia mengeluarkan  hasil survei nasional terbaru erkait Pemilihan Presiden 2019, di Hotel Milenium Jakarta, Rabu (13/03/2019).

Veri Muhlid Arifuzzaman Direktur Konsep Indonesia Research and Consulting, menyatakan bahwa survei dilakukan pada tanggal 17-24 Februari 2019 yang melibatkan 1200 responden seluruh Indonesia. Pada survei terseut dilakukan metode multistage random sampling, dengan margin of eror kurang lebih 2,9 persen.

“Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 1200 responden dengan margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%,” kata Veri saat presentasi, (13/03/2019).

Untuk peluang keterpilihan kandidat 35 hari menjelang pemungutan suara April mendatang, sebut Veri, survei ini memperlihatkan, sejauh ini pasangan capres nomor urut 01 merupakan pasangan paling berpeluang dibanding pesaingnya kandidat nomor urut 02.

Hasil survey ini menunjukan jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini maka secara spontan 55 persen responden menyatakan akan memilih pasangan capres nomor urut 01 pasangan Joko Widodo - Ma'arif Amin. Sementara 33,2 persen menyatakan memilih pasangan capres nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno dan sisanya 11,8 persen belum memutuskan.

"Melihat selisih yang ada dan menimbang sisa waktu yang tinggal 35 hari lagi, bisa diprediksi pilpres ini akan dimenangkan pasangan Jokowi - Ma'aruf Amin. Ini tentu jika tidak ada kejadian yang luar biasa", ungkap Veri Muhlis Arifuzzaman.

Veri juga menjelaskan ada banyak faktor yang membuat pasangan capres nomor urut 01 dianggap lebih berpeluang untuk memenangkan kontestasi lima tahunan ini. Faktor utamanya adalah capres Jokowi yang merupakan petahana dengan persepsi positif dari masyarakat atas kinerja Jokowi sebagai presiden. Responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 69,6 persen, sebaliknya yang mengaku tidak puas hanya diangka 26 persen. Selain itu ada 73,4 persen responden menilai selama Jokowi menjadi presiden, Indonesia mengalami kemajuan yang penting.

"Poin penting temuan survei kita adalah Jokowi - Ma'aruf dinilai lebih mampu membawa Indonesia kearah yang lebih maju dan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dibanding rivalnya. Padahal Prabowo - Sandi lebih banyak mengeksploitasi isu ekonomi dalam kampanyenya", tambahnya. 

Sumber: Akurat.co

Kasus 15 Camat Yang Tidak Bisa di Lanjutkan

Sumber: Google

Kasus video yang viral saat 15 camat mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin  tidak dapat dilanjutkan hal tersebut di sampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

"Keputusannya bahwa dari aspek dugaan tindak pidana pemilu itu tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut," kata Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Laode Arumahi di kantor Bawaslu, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, Senin (11/3/2019).

Sebelum disimpulkan, Bawaslu telah meminta keterangan ahli pidana dan tata hukum negara dari Universitas Airlangga.

"Yang pada akhirnya kita mengambil kesimpulan, pertama camat-camat yang diadukan itu diduga melakukan hukum lainnya, artinya bukan hukum pemilu dan untuk itu akan kami rekomdasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedua keputusannya bahwa dari aspek pidana pemilu itu tidak memenuhi untuk proses lebih lanjut," kata dia.

Laode Arumahi menjelaskan kenapa memakai keterangan ahli dari Universitas Airlangga. Sebab, Bawaslu hanya mengkaji apakah isi video mengandung unsur pelanggaran pemilu.

"Itu adalah masalah kampanye yang kebetulan dilaporkan, makanya kami menelusuri isi dari video tersebut apakah ada unsur kampanye di dalamnya atau tidak. Terkait dengan keasliannya kami tidak perlu mendalam," kata dia.

Koordinator penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Ajun Komisaris Polisi Benyamin mengatakan menerima 15 laporan terkait kasus video itu. Rinciannya, 1 pelimpahan laporan dari Bawaslu pusat, 11 laporan dari Bawaslu Kota Makassar, tiga laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan disimpulkan tidak memenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu sesuai pasal yang disangkakan, yakni Pasal 494, Pasal 494, dan Pasal 547 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017.

"Total laporan itu ada 15 ya, terhadap laporan ini ada dua inti di situ yang pertama melaporkan, yang dilaporkan itu ada 15 camat. Kemudian melaporkan pak SYL ya, atas dua laporan itu setelah kita lakukan analisa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan data penyelidikan pemeriksaan kepada saksi-saksi termasuk saksi pelapor sendiri kemudian saksi dari KPU ditambah dengan dua orang saksi ahli yang diambil keterangannya," kata Benyamin.

"Jadi unsur pasal yang disangkakan itu tidak terpenuhi begitu," Benyamin menambahkan. 

Sumber: Akurat.co

Keunggulan Prabowo Sandi di Sebut Sebagai Bentuk Pengaruh Opini Masyarakat

Sumber: Google

Keunggulan  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada urvei internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) di anggap hanya untuk mempengaruhi opini masyarakat.

"Wajar bila BPN Prabowo-Sandi menyebut mereka unggul dalam survei internal. Tak mungkinlah dibuat tidak unggul. Tujuannya mereka kan mempengaruhi persepsi masyarakat. Itu hal yang normal saja," ujar Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Hal tersebut dilakukan karena hasil beberapa lembaga  sebelumnya  menyebut Jokowi-Ma'ruf unggul rata-rata 20 persen atas Prabowo-Sandi.

"Hasil survei internal BPN ini juga dikeluarkan di tengah ramainya penggiringan opini yang menyebut lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf tidak fair," ujar Ace.

Namun, lanjut politikus Partai Golkar itu, ia yakin masyarakat dapat menilai kebenaran hasil survei yang dilakukan BPN tersebut.

"Dalam berbagai survei, hasil yang ada menunjukkan kebalikan dari survei BPN," kata Ace.

Ia mencontohkan survei terbaru yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang menunjukkan tren kenaikan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang unggul dengan selisih 22,8 persen dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Adapun survei internal BPN mengklaim keunggulan Prabowo 48 persen berbanding 46 persen untuk Jokowi.

"Jadi, masyarakat bisa menilai, mau percaya yang mana," ujarnya.

Meski TKN tidak mengumumkan survei internal, hampir seluruh lembaga survei profesioanal saat ini menyebut Jokowi-Ma'ruf unggul, bahkan selisihnya rata-rata 20 persen.

"Siapa yang mau percaya survei internal BPN," jelasnya.

Sumber: Akurat.co

Geram Ace akan Bawa Kasus Kotak Kondom Bergambar Capres-Cawapres No Urut 01 Ke jalur Hukum

Sumber: Google

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Nomor Urut 01 akan memnelusuri dan membawa ke jalan hukum terkait kasus  kotak kondom yang bergambar Capres-Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami akan menelusuri siapa pihak-pihak yang melakukan itu. Kami akan pastikan mengambil langkah-langkah hukum apabila pelakunya teridentifikasi," ungkap Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, TB Ace Hasan Syadzily, kepada AKURAT.CO saat dihubungi, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Karena geram dengan adanya tuduhan keji itu Ace menyampiakan akan melnusuri siapa saja yang terlibat kasus tersebut. Pasalnya  kotak kondom bergambar Jokowi-Ma'ruf yang sudah tersebar di media sosial tersebut.

Beliau juga menengaskan bahwa hal tersebut sudah sangat keterlaluan. Menurutnya, cara-cara kampanye hitam yang dilakukan untuk mendiskreditkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 sudah di luar akal sehat.

"Mereka sudah tidak memiliki cara untuk mengalahkan kami, kecuali dengan cara-cara seperti itu," ujarnya.

Menurut Ace, kampanye hitam dengan menggunakan kondom yang disandingkan dengan foto Jokowi-Ma'ruf paralel dengan fitnah yang menyatakan bahwa jika Jokowi-Ma'ruf menang, maka akan pro-LGBT, seks bebas dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh sejumlah ibu di Karawang beberapa saat lalu.

Sumber: Akurat.co