Misbakhun Meminta Ibu Sri Mulyani Indrawati Mengerti visi Presiden Joko Widodo

Sumber: Google

Sri Mulyani Indrawati (SMI)  Menteri Keuangan  diminta untuk bisa menerjemahkan visi Presiden Joko Widodo di bidang perpajakan oleh Mukhamad Misbakhun Anggota Komisi XI DPR.

Misbakhun menjelaskan bahwa menurutnya ada dua hal penting yang menjadi perhatian presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi.

Hal penting pertama adalah pemangkasan pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi. Adapun satu hal lagi adalah pembentukan badan khusus penerima pajak seiring revisi atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berbicara pada seminar nasional bertema ‘Kebijakan Reformasi Perpajakan 2019-2024’ di Jakarta, Selasa (26/3/2019), Misbakhun menyatakan, penurunan tarif pajak memang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara.

Namun, tarif PPh badan yang saat ini di angka 25 persen jika diturunkan bisa berefek pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif pajak.

“Trump begitu menurunkan tarif pajaknya langsung menghadapi defisit, tetapi dia anteng saja karena ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu itu menjelaskan, Barack Obama saat memimpin AS begitu kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi 0,4 persen. Namun, Trump justru bisa membawa perekonomian AS tumbuh 3,1 persen.

Misbakhun meyakini semacam itu bisa dipraktikkan di Indonesia dan berefek positif asalkan menteri terkait paham dengan keinginan Presiden Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak.

“Sekarang yang dibutuhkan itu orang (menteri, red) yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar, red)?” kata legislator Golkar.

Influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Ma’ruf Amin itu menambahkan, salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang di bidang perpajakan yang sukses adalah tax amnesty.

“Kisah success in the world (keberhasilan di dunia, red) soal tax amnesty ya di Indonesia,” tegasnya.

Sementara soal pembentukan badan khusus pajak, kata Misbakhun, sebenarnya sudah ada kejelasan saat posisi Menkeu dijabat Bambang PS Brodjonegoro.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menegaskan, rencana membentuk badan khusus pajak sudah masuk ke DPR sejak 2016.

Namun, sambung Misbakhun, rencana pembentukan badan khusus pajak yang terpisah dari Kemenkeu seolah kandas ketika jabatan Menkeu beralih dari Bambang ke SMI.

“Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri sehingga tidak hand on hand (terkoneksi) dengan situasi yang ada di Indonesia,” ulas Misbakhun.

Sumber: Akurat.co

Gaji PNS Naik April Sudah Terealisasi

Sumber: Google

Terkait kenaikan gaji PNS Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan memastikan bahwa pada april 2019 mendatang kanikan gaji pegawai negri sipil atau PNS sudah trealisasi. dan mereka juga akan menerima rapelan kenaikan gaji dengan jumlah sekaligus yang dihitung mulai Januari 2019.

"Karena UU APBN kan untuk (mulai) Januari. Untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan tepat waktu pembayaran gajinya." kata Menkeu di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dilansir dari Antara, Sri Mulyani jugan menjelaskan bahwa  kenaikan gaji PNS itu diatur dalam Undang-undang (UU) APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018.

Dalam UU itu, kata dia, PNS mendapat kenaikan gaji pokok sehingga diperlukan peraturan pemerintah sebagai petunjuk hukum untuk melaksanakan perintah UU ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS 2019 itu baru dibayarkan April, namun besarannya akan mencakup kenaikan gaji dari Januari-April. "Baru untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan per bulan sesuai waktu pembayaran gajinya," ujar dia.

Saat ini, kata Sri Mulyani, pihaknya sedang menunggu data lengkap dari kementerian dan lembaga untuk memverifikasi kenaikan gaji PNS 2019 itu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah soal itu.

"Namun karena ini menyangkut seluruh PNS, seluruh kementerian lembaga, maka kami membutuhkan data detailnya dari setiap kementerian dan lembaga jumlah PNS dan berapa kenaikannya," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, saat membacakan pidato nota keuangan dan RUU APBN 2019, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji dan pensiun pokok aparatur sipil negara sebesar sekitar lima persen pada 2019.

Sumber: Akurat.co

Rahasia Terjaganya Keuangan Yang Disampaikan Oleh Srimulyani

Sumber: Google

Sri Mulyani Keuangan meberitahu rahasia dari terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk saat ini dan masa yang akan datang.

"Dari sisi ekonomi, askelerasi pertumbuhan akan tumbuh terus untuk capai hasil seprti itu berarti faktor-faktor yang dukung pertumbuhan eko harus terjaga. Dari sisi permintaan consumen confidance gak?," ujarnya dalam diskusi Forum A1 di Jakarta, Selasa (22/1).

Sebagai contoh dengan confidence dari sisi permintaan, maka optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan.

"Kalau dijaga oleh Presiden baik tim kabinet seperti sekarang ini, growth employmeent terjadi maka kita bisa optimis bahwa ada gerakan yang ciptakan perbaikan itu akan ciptakan orang mau dan konsumsi sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi," ucapnya

Selain dari sisi permintaan, confidence berasal dari pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Sehingga ekonomi jalan dan program yang ingin dijalankan sustain jadi kalau semua dijanjikan enggak cocok ini akan jadi soal. Ekonomi soundness itu dibaca oleh pasar pelaku yang knowledge," jelasnya.

Meskipun confidence dari pembangunan infrastruktur tidak dapat langsung dirasakan saat ini, namun beberapa tahun ke depan akan dapat dinikmati hasilnya.

"Jadi sound policy hasilnya baru yang akan datang membangun infrastruktur dan SDM hasilnya gak langsun. SDM itu kalau kita bciata 5 tahun cuma lulus SD. Kalau investasi sekarang hasilnya 10 tahun mendatang its okay," pungkasnya.

Sumber: Akurat.co