Gaji PNS Naik April Sudah Terealisasi

Sumber: Google

Terkait kenaikan gaji PNS Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan memastikan bahwa pada april 2019 mendatang kanikan gaji pegawai negri sipil atau PNS sudah trealisasi. dan mereka juga akan menerima rapelan kenaikan gaji dengan jumlah sekaligus yang dihitung mulai Januari 2019.

"Karena UU APBN kan untuk (mulai) Januari. Untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan tepat waktu pembayaran gajinya." kata Menkeu di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dilansir dari Antara, Sri Mulyani jugan menjelaskan bahwa  kenaikan gaji PNS itu diatur dalam Undang-undang (UU) APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018.

Dalam UU itu, kata dia, PNS mendapat kenaikan gaji pokok sehingga diperlukan peraturan pemerintah sebagai petunjuk hukum untuk melaksanakan perintah UU ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS 2019 itu baru dibayarkan April, namun besarannya akan mencakup kenaikan gaji dari Januari-April. "Baru untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan per bulan sesuai waktu pembayaran gajinya," ujar dia.

Saat ini, kata Sri Mulyani, pihaknya sedang menunggu data lengkap dari kementerian dan lembaga untuk memverifikasi kenaikan gaji PNS 2019 itu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah soal itu.

"Namun karena ini menyangkut seluruh PNS, seluruh kementerian lembaga, maka kami membutuhkan data detailnya dari setiap kementerian dan lembaga jumlah PNS dan berapa kenaikannya," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, saat membacakan pidato nota keuangan dan RUU APBN 2019, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji dan pensiun pokok aparatur sipil negara sebesar sekitar lima persen pada 2019.

Sumber: Akurat.co

Tujuan Anies Baswedan Merubah TGUPP

Sumber: Google

 Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta memastikan bahwa perubahan peraturan Gubernurnur (Pergub) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hanya untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI menjadi bagian dari TGUPP. Pasalnya sebelumnya tim ini tak diisi oleh PNS.

"Enggak itu kenapa ada ruang, karena kalau kemarin tidak ada PNS. Sekarang kita akan banyak PNS yang diundang itulah diberikan slot," kata Anies di Balai Kota, Jakarta. Selasa (12/3/2019).

Anies juga menjlaskan bahwa hal yang besangkutan dengan  TGUPP akan dikerjakan secara transparan terutama soal anggaran yang dikucurkan kepada tim khusus ini. Pemprov DKI kata dia, bekerja secara terang benderang dan tak menutup - nutupi masalah anggaran.

"Jakarta tuh enggak ada yang bisa disembunyiin jangan khawatir enggak ada yang bisa sembunyi-sembunyi dan justru kita mau menempatkan agar dulu hanya PNS kalau sekarang kita berikan itu kesemua," pungkas Anies.

Perlu diketahui Anies Baswedan merubah Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Peraturan baru itu adalah Pergub Nomor 16 Tahun 2019 yang diteken Anies pada 19 Februari 2019.

Adapun, Aturan ini menggantikan Pergub 187 tahun 2017 yang sebelumnya juga sudah diubah dalam Pergub 196 Tahun 2017. Namun, dalam pergub baru tersebut ada sejumlah perbedaan salah satunya mengenai jumlah anggota tak lagi dibatasi jumlahnya dan juga uang saku tambahan bagi anggota tersebut.

Sementara dalam Pergub 187 tahun 2017, keanggotaan TGUPP dibatasi sejumlah 73 orang. Jumlahnya juga sudah ditentukan per bidang. Berikut bunyi aturannya:

Pasal 19

Keanggotaan TGUPP paling banyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari:

a. 7 (tujuh) orang anggota bidang pengelolaan pesisir;

b. 7 (tujuh) orang anggota bidang ekonomi dan lapangan kerja;

c. 7 (tujuh) orang anggota bidang harmonisasi regulasi;

d. 7 (tujuh) orang anggota bidang pencegahan korupsi; dan

e. 45 (empat puluh lima) orang anggota bidang percepatan pembangunan.

Pasal 20

Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur :

a. PNS; dan

b. Non PNS. 

Kini, jumlah anggota TGUPP tidak dibatasi melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian, jumlahnya bisa kurang maupun lebih dari 73 orang. Berikut bunyinya:

Pasal 17

1. Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur:

a. PNS; dan/ atau

b. Non PNS.

2. Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.


Sumber: Akurat.co