KPAI Berjanji Akan Telusuri Video Viral Siswa SD Yang Menyanyikan Lagu Untuk Prabowo Sandi

Sumber: Google

Kali ini masyarakat kembali di hebohkan dengan viralnya video siswa sd menyanyikan sebuah lagu untuk pasangan calon Prseiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dengan Viralnya video tersebut Komisi Perlindungan Anak ndonesia (KPAI). Terkait hal tersebut KPAI berjanji akan menelusuri dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

"KPAI akan mendalami beredarnya video anak yang secara serentak bermuatan ajakan untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres," kata Ketua KPAI Susanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (26/2/2019).

Bawaslu Kumpulkan Bukti Kasus Video Siswa SD Nyanyikan 'Ayo Pilih Prabowo-Sandi'

Menurut Susanto, KPAI belum mengetahui detil kejadiannya. Seperti lokasi hingga orang yang menggerakkan.

"Titik lokasinya di mana, siapa yang menggerakkan, ini bagian yang kami akan dalami. Jika sudah diketahui titik lokasinya, kami akan memanggil kepala sekolah," ungkap Susanto.

Dalam video, terlihat sejumlah siswa SD kompak berdiri dan bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu 'Pilih Prabowo-Sandi'.

Mereka bernyanyi di sebuah ruang kelas dan memakai seragam. Entah siapa yang membuat video tersebut, namun siswa SD tersebut asik menyanyikan dan menggerak-gerakkan kedua tangan mereka saat bernyanyi.

Sumber: Akurat.co

Status Tersangka Slamet Ma'arif Resmi Dicopot

Sumber: Google

Slamet Ma'arif  resmi di hapus dari status tersangka. Hal tersebut disebabkan karena masa penyidikan selama 14 hari telah habis waktu yang telah ditentukan  Undang-undang (UU) Pemilu. Dengan demikian kasusnya tidak bisa dilanjutkan kembali. Salah satu alasannya belum memenuhi cukup bukti terkait pelanggaran tindak pidana pemilu.

. 

 “Iya (sudah bukan tersangka Slamet Ma’arif). Sudah habis masa penyidikan. Tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Agus Tri Atmaja saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Senin (25/2/2019). 

Agus mengatakan berdasarkan hasil rapat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan sejumlah ahli, bahwa yang dilakukan Slamet Ma’arif belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. 

"Diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma'arif pada saat itu belum memenuhi unsur tindak pidana pemilu," ujar Agus.

Ia beralasan, penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU.

“Dan unsur  niat dari pelaku belum bisa dibuktikan. Karena sampai sekarang tersangka dipanggil belum bisa hadir. Sedangkan kami punya waktu 14 hari," tuturnya

Penghentian kasus Slamet Ma'arif ini diputuskan dalam rapat Sentra Gakkumdu Surakarta, Jawa Tengah.

Agus pun menekankan bahwa pihak kepolisian dalam rangka menyikapi fakta tersebut, pihaknya tetap bersikap netral, objektif dan profesional.

“Dan tetap mempertimbangkan dan menghargai pendapat dari semua unsur Gakkumdu,” katanya.

Ia menegaskan, polri tidak mengkriminalisasi ulama. Polri tetap akan mengawal agar pemilu dan jalannya kampanye selalu dalam koridor hukum.

“Polri tetap menjaga pemilu tidak mengeksploitasi isu-isu SARA. Dan polri akan tetap menjamin kondusivitas keamanan dengan mengedepankan supremasi hukum,” ucapnya.

Diketahui, Slamet Ma’arif diduga melanggar Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelanggaran tindak pidana pemilu, karena melakukan kampanye diluar jadwal dan dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Dugaan pelanggaran pemilu dilakukan pada saat dia berorasi dalam acara tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

Sumber: Akurat.co

Ini Dia Tiga Pelaku Penyebaran Video Kampanye Hitam

Sumber: Google

Tiga orang perempuan pengunggah video yang berisikan kampanye hitam  terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin, berhasil diamankan oleh kepolisian Jawa Barat. Kini ketiga orang tersebut telah diamankan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Minggu (24/2/2019), pukul 23.3.

Ketiga pelaku tersebut adalah ES (48), warga Kampung Bakanmaja, Desa Wancimekar, Kabupaten Karawang; IP (44), warga Kp Kalioyon, Desa Wancimekar, Kabupaten Karawang; CW (37), warga  Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang.

“Ketiga perempuan tersebut berprofesi sebagai ibu rumah tangga,” tukas Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko, di Markas Polda Jabar, Senin (25/2/2019).

Saat ini pemeriksaan berupa penyidikan awal dilakukan oleh kepolisian bersama bersama  Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kepolisian, diutarakan dia, juga telah menyita telepon genggam milik ketiga perempuan tersebut guna kepentingan pemeriksaan. 

“Yang bersangkutan saat ini kita lakukan proses penyelidikan.  Dalam proses ini, tentunya kita dan Bawaslu akan melakukan serangkaian analisis dan evaluasi terhadap perbuatan yang diduga tindak pidana pemilu,” urainya. 

Truno menambahkan, ketiga perempuan tersebut masih belum dikenakan status tersangka. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif kepada mereka. 

“Masih dikembangkan, ketiga perempuan tersebut juga meminta pengamanan terhadap Polri. Nanti akan kami laporkan lagi perkembangan kasus ini,” papar mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Bandung ini. 

Sebelumnya, warga Karawang dihebohkan dengan unggahan video sosialisasi yang bermuatan kampanye hitam pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dalam video itu, terlihat dua orang perempuan yang sedang berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda. Diduga, kedua orang tersebut sedang memengaruhi warga agar tidak memilih Jokowi pada pemilihan umum mendatang.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (tidak ada lagi suara adzan, tidak ada lagi yang pakai kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah),” kata perempuan dalam video tersebut.

Sumber: Akurat.co

Bawaslu Nyatakan Keputusan Terhadap Pejabat Daerah Kubu Prabowo Nyatakan Keberatan

Sumber: Google

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa deklarasi dukungan puluhan kepala daerah hanya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bukan UU Pemilu. Bagi Anggota Badan Pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengenai hal tersebut dirasa keberatan.

"Hari ini kami sampaikan keberatan kepada Bawaslu bahwa ternyata dari hasil pendalaman yang kami lakukan tidak hanya UU Pemerintahan Daerah saja yang dilanggar 35 kepala daerah, tapi juga melanggar UU Pemilu Pasal 547," kata Listiani selaku anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Semarang, Senin (25/2/2019).

Beliau menjelaskan bahwa pasal tersebut berbunyi setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan yang yang merugikan salah satu peserta pemilu akan mendapatkan hukuman berupa tindak pidana.

Menurut dia, unsur pelanggaran sesuai Pasal 547 UU Pemilu itu sudah terpenuhi, tapi Bawaslu Jateng justru menyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu.

"Ternyata pasal ini ternyata tidak pernah dipakai oleh Bawaslu, padahal tindakan ke-35 kepala daerah itu jelas menguntungkan salah satu paslon," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Bawaslu Jateng berani menerapkan UU Pemilu pada penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait deklarasi dukungan 35 kepala daerah se-Jateng.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengaku pihaknya sudah melaksanakan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kalau pelapor bilang ada dugaan pelanggaran lain ya sah-sah saja. Putusan kami sudah final dan hasil rapat pleno memutuskan itu memang pelanggaran pada perundang-undangan dan kami bekerja berdasarkan data serta fakta, tidak melihat 'background' dukungan," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri agar menjatuhkan sanksi kepada 35 kepala daerah karena melakukan pelanggaran UU Pemerintahan Daerah saat deklarasi dukungan pasangan capres nomor urut 01.

Sumber: Akurat.co

KPK Mengidentifikasi 20 Proyek Penyediaan Air Minum Terlibat Suap

Sumber: Google

KPK mengidentifikasi bahwa adanya suap di 20 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terindikasi menjadi bancakan pejabat Kementerian PUPR. 

"Sampai saat ini telah teridentifikasi setidaknya ada 20 proyek di Kementerian PUPR yang diduga juga ada praktik suap di sana terhadap pejabat di Kementerian PUPR," ujar Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/1).

Akan tetapi Febri mengatakan, pihaknya masih fokus terhadap pengembangan kasus suap di lingkungan kantor Menteri Basuki Hadimuljono tersebut, sehingga rincian keduapuluh proyek tersebut masih belum bisa dibeberkan.

Sekiranya, keduapuluh proyek SPAM yang terindikasi suap tersebut bisa terlihat dari perusahaan penggarap proyek, dimana sebagian besar proyek-proyek tersebut ditangani oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) yang direktur beberapa pejabatnya telah menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Saat ini yang bisa disampaikan dan yang menjadi fokus KPK adalah untuk mengidentifikasi apakah proyek-proyek lain juga menerapkan praktek yang sama dengan enam proyek yang sudah ditangani sebelumnya karena ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana,"ungkapnya.

Sementara, proyek-proyek tersebut ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lain, selain dari keempat PPK yang kini telah berstatus tersangka. Oleh karenanya, KPK pun sejauh ini telah memeriksa sejumlah PPK di lingkungan Kementerian PUPR. 

"Ada beberapa PPK yang sama ada yang berbeda. kalau tentang jabatan PPK-nya. Tentu saja itu tergantung SK(surat keputusan) yang diberikan di instansi tersebut di Kementerian PUPR, terutama karena cukup banyak proyek infrastruktur atau proyek-proyek lain di Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh sejumlah PPK," tuturnya.

Sementara dalam proses penanganannya, KPK sejauh ini telah menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, lantaran diduga menerima suap dari empat petinggi PT WKE dan PT TSP terkait enam proyek pembangunan SPAM di sejumlah daerah.

"Kami akan identifikasi lebih lanjut informasi-informasi tersebut dalam proses penyidikan ini," ucapnya.

Sumber: Akurat.co

Rahasia Terjaganya Keuangan Yang Disampaikan Oleh Srimulyani

Sumber: Google

Sri Mulyani Keuangan meberitahu rahasia dari terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk saat ini dan masa yang akan datang.

"Dari sisi ekonomi, askelerasi pertumbuhan akan tumbuh terus untuk capai hasil seprti itu berarti faktor-faktor yang dukung pertumbuhan eko harus terjaga. Dari sisi permintaan consumen confidance gak?," ujarnya dalam diskusi Forum A1 di Jakarta, Selasa (22/1).

Sebagai contoh dengan confidence dari sisi permintaan, maka optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan.

"Kalau dijaga oleh Presiden baik tim kabinet seperti sekarang ini, growth employmeent terjadi maka kita bisa optimis bahwa ada gerakan yang ciptakan perbaikan itu akan ciptakan orang mau dan konsumsi sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi," ucapnya

Selain dari sisi permintaan, confidence berasal dari pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Sehingga ekonomi jalan dan program yang ingin dijalankan sustain jadi kalau semua dijanjikan enggak cocok ini akan jadi soal. Ekonomi soundness itu dibaca oleh pasar pelaku yang knowledge," jelasnya.

Meskipun confidence dari pembangunan infrastruktur tidak dapat langsung dirasakan saat ini, namun beberapa tahun ke depan akan dapat dinikmati hasilnya.

"Jadi sound policy hasilnya baru yang akan datang membangun infrastruktur dan SDM hasilnya gak langsun. SDM itu kalau kita bciata 5 tahun cuma lulus SD. Kalau investasi sekarang hasilnya 10 tahun mendatang its okay," pungkasnya.

Sumber: Akurat.co

Idham Azis Jadi Kabareskrim Polri

Sumber: Google

Tito Karnavian Kapolri Jendral merotasi sejumlah jendral bintang dua dan bintang tiga. Salah satunya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis yang diangkat menjadi kabereskrim  Plori untuk menggantikan Komjen Pol Arief Sulistyanto.

Arief Sulistyanto kini berposisi  sebagai Kalemdiklat Polri. Kemudian jabatan Kapolda Metro Jaya yang ditinggalkan Idham Aziz akan diisi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. 

Posisi Komandan Korps Brimob Polri pun diganti, sebelumnya diduduki Irjen Rudy Sufahriadi kemudian diganti Irjen Pol Ilham Salahudin yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Irjen Rudy Sufahriadi ditarik ke Mabes Polri menjadi Asops Kapolri. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal membenarkan bahwa telah terjadi mutasi ditubuh Korps Bhayangkara tersebut. Menurutnya, mutasi menjelang Pilpres 2019 merupakan sesuatu hal yang biasa.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi Polri, sebagai tour of duty personel polri," kata Iqbal dalam keterangannya, Selasa (22/1/2019).  

Mantan Wakapolda Jawa Timur ini menyatakan bahwa mutasi sejumlah jenderal merupakan suatu bentuk penyegaran di tubuh Polri agar kuat dalam penegakkan hukum.  

"Mutasi sebagai juga penyegaran sehingga Polri semakin kuat dan optimal dalam perlindungan dan pengayoman, harkamtibmas dan penegakkan hukum," ucap Iqbal.  

Selain itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merotasi jabatan kapolda yang ada di lima wilayah, salah satunya Kapolda Metro Jaya.

Kemudian Kapolda Sulawesi Selatan dijabat Irjen Pol Hamidin yang sebelumnya menduduki posisi Pati Densus 88 Antiteror Polri. Hamidin menggantikan Irjen Pol Umar Septono yang dimutasi menjadi Wairwasum Polri. 

Selanjutnya, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Supratman diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bengkulu. Supratman menggantikan Brigjen Coki Manurung yang dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. 

Kapolda Maluku Utara dijabat Brigjen Pol Suroto yang sebelumnya sebagai Karopsi SSDM Polri. Suroto menggantikan posisi Brigjen M Naufal Yahya yang dimutasi menjadi Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri.  

Kemudian Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Lukman Wahyu Harianto diangkat menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Dia menggantikan Brigjen Ermi Widyatno yang dimutasi menjadi Karobinopsnal Baharkam Polri.

Sumber: Akurat.co